Komisi IV Dorong Reformasi Agraria bagi Petani
Tanaman cabai merupakan salah satu komoditas sektor pertanian di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Namun, dalam peninjauan ke lokasi
Editor: Content Writer
Tanaman cabai merupakan salah satu komoditas sektor pertanian di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Namun, dalam peninjauan ke lokasi pengembangan kawasan cabai di Kelurahan Sitokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI mendapat informasi bahwa harga sewa tanah di Kelurahan Sitokok masih tergolong mahal, mencapai Rp 30 juta.
“Rasanya tidak rasional, bagaimana petani mendapat keuntungan. Pemerintah daerah dan Komisi IV DPR secara bersama akan berupaya untuk memfasilitasi petani agar petani tidak merasa dirugikan. Kami berterima kasih kepada para petani karena mau menanam sayuran di sini, sehingga tidak tergantung dari luar daerah, termasuk dari Jawa,” papar Anggota Komisi IV DPR RI OO Sutisna usai berdialog dengan kelompok tani di Batam.
Dalam dialog yang dihadiri oleh Kelompok Tani Maju Mandiri itu, Komisi IV DPR RI mendorong adanya reformasi agraria untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dalam mewujudkan reformasi agraria itu, Oo Sutisna mendorong pemerintah harus dapat memperjuangkan sejumlah lahan yang dapat dimiliki oleh para petani.
“Jangan sampai petani ketergantungan dengan sewa lahan yang mahal dan milik orang lain, ujung-ujungnya nanti petani pergi. Semua pihak harus mendukung dan ketersediaan lahan juga harus memadai,” tambah legislator Partai Gerindra itu.
Oo Sutisna juga menambahkan, beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam mengembangkan pertanian di Batam, salah satu yang paling penting yaitu peningkatan teknologi. “Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) harus memberikan bimbingan teknologi kepada para petani, sehingga petani tidak mengalami kerugian,” dorong legislator dapil Jawa Barat IX itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan juga menyatakan dukungan Komisi IV DPR RI terhadap reformasi agraria. "Reformasi agraria, khususnya di Kepri, perlu dilakukan supaya buruh tani dan petani memiliki lahan sendiri. Industri pengolahan perlu dimiliki oleh petani guna peningkatan ketahanan pangan," ungkap legislator PKB itu.
Sementara itu Ketua Kelompok Tani Maju Mandiri Thomas juga mengungkapkan bahwa para petani sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. “Kami mengharapkan dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan alat pertanian dan kendaraan angkut untuk pemgembangan pertanaman cabai kami,” harap Thomas.
Adapun mitra-mitra kerja Komisi IV DPR RI yang turut mendampingi selama Kunjungan Kerja Reses ini diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum BULOG, PT. Pupuk Petrokimia, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PERTANI. (*)