TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta optimistis soal adanya rekonsiliasi dengan pihak PPP di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018.

"Untuk mengambil keputusan strategis terhadap langkah-langkah politik akhir-akhir ini, Mukernas dilaksanakan dalam rangka konsilidasi internal dengan PPP," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muktamar Jakarta Sudarto di Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Seperti diungkapkan Sudarto, yang kemudian akan dibahas dalam Mukernas adalah menyelamatkan PPP di Pemilu 2019

"Sehingga secara administrasi PPP Muktamar Jakarta tidak berperan aktif dan tidak mendaftarkan kader sebagai caleg di Pemilu 2019," lanjut Sudarto.

Menurutnya, Mukernas itu akan menjadi sarana rekonsiliasi agar terciptanya keputusan bersama dengan PPP.

Adapun tujuan lainnya adalah mampu menjaga marwah PPP dan bisa lolos ambang batas atau parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019

"Oleh karena itu, jika kami bicara bersama, Mukernas ini juga bisa menjadi rekonsiliasi. Tujuanya agar PPP tetap eksis di Pemilu 2019 dan lolos ambang batas," pungkasnya.

Baca: Jaksa KPK Hadirkan Anak, Menantu hingga Sopir Amin Santono di Persidangan

Seperti diketahui, PPP sempat mengalami dualisme pasca Pemilu 2014 lalu, yaitu versi Muktamar Pondok Gede dan versi Muktamar Jakarta.

Pada 2017, Mahkamah Agung menolak gugatan Djan Faridz - Achmad Dimyanti selaku pihak dari PPP Muktamar Jakarta, dan menegaskan kepengurusan PPP periode 2016-2021 di bawah Ketua Umum M. Romahurmuziy.