Fahri: BIN jangan Lakukan Pekerjaan Publik
Menurut Fahri, BIN sebaiknya tidak melakukan pekerjaan publik dengan mempublikasikan temuan tersebut.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang memaparkan adanya 41 Masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar paham radikal.
Menurut Fahri, BIN sebaiknya tidak melakukan pekerjaan publik dengan mempublikasikan temuan tersebut.
"Saya mohon BIN tidak melakukan pekerjaan publik karena BIN itu kan single user jadi dia jangan melarang kegiatan, mengumumkan sesuatu, jangan ya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/10/2018).
BIN menurut Fahri tidak bekerja dalam tataran eksekusi, melainkan hanya memberikan informasi. Pemberian informasi tersebut juga menurutnya tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi hanya pada Presiden.
"Dia kan lebih banyak harus hanya berbisik pada telinga. satu orang yaitu telinga presiden eksekusi itu jangan dilakukan oleh BIN, eksekusi mesti dilakukan lembaga lain kementerian hukum HAM, kalau terkait organisasi atau yang lain lain," katanya.
Baca: Foto Mesra Keduanya Masih Dipajang di Dinding, Intip Rumah Mewah Gading Marten dan Gisella Anastasia
Fahri mengatakan aksi BIN yang mempublikasikan adanya Masjid terpapar paham radikal dan adanya penceramah yang isi ceramahnya cenderung radikal telah menurunkan kualitas BIN.
"Sebab begini itu membuat reputasi BIN itu turun, jadi BIN harus dijaga sebagai indera negara melalui presiden dalam rangka menjaga melingungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, pungkasnya.
Sebelumnya BIN memarparkan terdapat 41 Masjid di lingkungan BUMN, Kementerian, dan lembaga yang terpapar paham radikal. Dari 41 masjid tersebut 17 diantaranya dalam kategori parah. Selain itu terdapat 50 penceramah yang konten ceramahanya menjurus radikalisme.
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan bahwa temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme berdasarka hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.
Temuan tersebut disampaikan oleh Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi beberapa waktu lalu. menurutnya informasi tersebut kemudian di dalami oleh BIN.