Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Musatafa Kamal mengaku tidak tahu indikator apa yang digunakan Badan Intelijen Negara (BIN) sehingga mengeluarkan data ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar paham radikal.

Menurutnya informasi yang disampikan dalam pemberitaan di media massa hanya jumlah data masjidnya saja yang disampaikan.

"Kita tidak tahu kan karena mamang beritanya hanya ujungnya saja. Ada indikasi mungkin, yang indikatornya juga kita belum tahu apa yang dipakai," kata Musatafa di Kompleks Parlemen, Rabu, (21/11/2018).

Baca: Kubu Jokowi: Pernyataan Amien Rais Seakan Menganggap Haedar Nashir Seperti Anak Buah

Musatafa mengaku heran dengan pemerintah yang ujug-ujug mengeluarkan data masjid yang terpapar paham radikal.

Seharusnya karena menyangkut kehidupan beragama, begitu mendapatkan data tersebut pemerintah melalui kementerian agama melakukan pembinaan.

"Sebaiknya saya kira pemerintah itu kalau memang ini kaitannya dengan umat beeagama melalui kementerian agama memberikan pembinaan kan ada Ditjennya untuk membimbing masyarakat kita agar kemudian perilaku keberagamannya dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Baca: ‎Kunci Hilang, Polisi Buka Paksa Rumah Diperum Saat Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi

Menurut Mustafa dalam mengatur kehidupan beragama harus dilakukan dengan matang dan jangan semrampangan.

Apalagi informasi BIN yang harus diawali dengan kajian yang utuh sehingga kehidupan beragama tetap kondusif dan mendukung stabilitas politik nasional.

"Apa lagi intelejen itu kan hanya satu sisi sumber informasi dari intelejen itu harus disertai oleh berbagai kajian, baru kemudian disampaikan oleh jubir pemerintah jadi bukan pihak-pihkan tertentu apa lagi misalnya konsultan yang ditunjuk oleh pemeritah yang menyebarkan ini kan tidak profesional ya. konsultan itu bekerja untuk pemerintah lalu kemudian pemerintah yang menjadi juru bicara itu produk pemerintah bukan konsultan," katanya.

Sebelumnya BIN menyebut ada 41 Masjid di lingkungan BUMN, Kementerian, dan lembaga yang terpapar paham radikal.

Baca: Kubu Jokowi: Pernyataan Amien Rais Seakan Menganggap Haedar Nashir Seperti Anak Buah

Dari 41 masjid tersebut 17 diantaranya dalam kategori parah.

Selain itu terdapat 50 penceramah yang konten ceramahanya menjurus radikalisme.

Sebelumnya Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan bahwa temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme berdasarka hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Temuan tersebut disampaikan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi beberapa waktu lalu. menurutnya informasi tersebut kemudian di dalami oleh BIN.