Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin kritik program Prabowo Subianto-Sandiaga yang ingin membuat mata uang braille.

Anggota Gugus Tugas Khusus Penggalangan TKN yang juga pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI), Yustitia Arif mengatakan, usulan itu menunjukan masih adanya ketidaksetaraan.

Padahal, masyarakat seharusnya dididik menerima disabilitas sebagai keberagaman bukan dengan ide membuat mata uang braille.

Hal itu disampaikan Yustitia dalam forum diskusi bertopik 'Kesetaraan Akses bagi Penyandang Disabilitas' di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

"Saya beberapa kali keluar negeri enggak ada mata uang itu. Keberpihakannya bukan dalam hal itu, tapi edukasi masyarakat untuk menerima disabilitas sebagai keberagaman," kata Yustitia.

Dalam kesempatan itu turut dihadiri oleh Caleg DPR RI Partai Golkar Ardima Rama Putra dan Partai NasDem Anggiasari.

Keduanya merupakan caleg DPR RI yang juga merupakan penyandang disabilitas.

Yustitia juga menyinggung soal kesetaraan yang dimaksutkannya.

Ia menyerukan persamaan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat.

Yustitia mengungkapkan saat ini pihaknya terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

"Kalau kita bicara disabilitas yang terpikir hanya orang-orang berkursi roda saja. Penyandang disabilitas merupakan bagian keberagaman rakyat," terang Yustitia.

Selain itu, Yustitia mengungkapkan, persoalan istilah menjadi penting bagi para penyandang disabilitas.

Pasalnya, stikma di tengah masyarakat akan terus tertanam jika dari istilah saja di perbaiki.