TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak mengaku tidak tahu menahu siapa yang melaporkan dugaan mark‑up dana Kemah Pemuda Islam Indonesia.

Ia mengakui pernah bertemu dengan Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membahas masalah itu.

Dalam pertemuan itu Dahnil memberitahu Menpora, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mempermasalahkan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia. Selain itu BPK juga membantah telah melakukan gelar perkara bersama pihak kepolisian.

"Katanya polisi memeriksa ini berdasarkan laporan dan audit dari BPK. Tapi BPK membantah tidak melakukan gelar perkara dengan mereka (polisi). Yang kami tanyakan, polisi dapat asal usul ini dari mana," kata Dahnil, saat ditemui disela‑sela sidang Tanwir di gedung AR Fachrudin unit B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (25/11/2018) kemarin.

Ia merasa ada pihak yang sengaja ingin mencari-cari kesalahan. "Kok bisa seperti ini. Sepertinya ada yang sedang mencari cari (kesalahan). Padahal acaranya bagus. Pak Presiden hadir di situ bahkan Pak Presiden mengubah jadwal yang tadinya datang tanggal 16 menjadi tanggal 11," tuturnya.

Baca: 10 Fakta Kasus Dana Kemah Pemuda yang Seret Dahnil Anzar: Klarifikasi sang Istri hingga Menpora

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak boleh diam manakala terjadi kriminalisasi terhadap Pemuda Muhammadiyah.

Dari awal, menurut Dahnil, Pemuda Muhammadiyah justru ingin membantu Presiden di tengah situasi yang pada saat itu dianggapnya sedang karut-marut."Tapi justru hari ini kami dicari-cari (kesalahan) dan dikriminalisasi," katanya.

Menurutnya, sampai saat ini pihak kepolisian sendiri menyembunyikan siapa pelapornya.
"Nggak jelas (pelapornya) dan Kemenpora juga sedang nyari, karena ada unsur fitnah. Kalau Anda mau cari‑cari laporan ormas dan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda), seluruh ormas dan OKP bisa ditangkap," katanya.

Menurut Dahnil, ormas dan OKP tidak ada yang profesional dalam penyusunan laporan kegiatan. "Semua ormas bisa dipenjara, ini yang menurut kami ancaman serius, karena mengkriminalisasi kami," ujarnya.

Ia menantang kepolisian untuk mengecek semua laporan kegiatan organisasi masyarakat. Menurut dia pasti ada kesalahan karena ormas dan OKP bukan organisasi profesional dalam menyusun laporan penggunaan dana kegiatan.

Baca: Dilaporkan terkait Dana Kemah Pemuda, Dahnil Anzar: Saya Tak Akan Surut Nyali Meski Roboh Langit

"Ansor dicek detail, Pemuda Muhammadiyah dicek detail, dicari pasti akan ditemukan kesalahannya. Nah posisi sekarang yang dicari kesalahannya hanya Pemuda Muhammadiyah, " jelasnya.

Dahnil mengungkapkan tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat laporan keuangan kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tersebut. Namun kemudian, dilaporan tersebut ada tanda tangan dirinya.

"Kata panitia, tanda tangan itu hasil scan. Saya kaget, ada tanda tangan saya, tapi saya memahami. Teman‑teman terburu-buru karena didesak. Akhirnya laporannya ngaco banyak kekurangannya. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk kriminalisasi," katanya.