TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah bertindak tegas atas kasus pembunuhan yang menimpa 31 pekerja proyek Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga.

Koordinator Penegakan HAM, Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mempertanyakan kinerja Staf Khusus Kepresidenan Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya, yang dianggap tidak memberikan langkah konkret untuk pencegahan pembunuhan di Papua.

Dirinya menilai pemerintah terlalu fokus membangun infrastuktur tanpa memperhatikan langkah pencegahan kekerasan.

"Kita bilang komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak di Papua, makanya ada staf khusus soal Papua di presiden. Tapi saya tidak tahu staf khusus itu apa yang dibikin. Ini kan salah satu contoh bagaimana merespons perkembangan," kata Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Baca: KPK: Penggeledahan Kantor Pusat PJT II Jatiluhur Terkait Kasus Jasa Tirta

Namun, dikatakan Amiruddin, hasil dan langkah-langkah yang dilakukan staf khusus presiden di Papua tidak banyak yang mengetahui.

"Masalah di Papua ini memang sudah lama, dan karena sudah lama makanya yang kita tunggu itu adalah apa langkah-langkah ini semua," lanjutnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kasus tersebut.

"Ini bukan soal puas-memuas (kinerja pemerintah). Situasinya seperti itu, makanya kita ingin penanganan jadi lebih baik," pungkas Amiruddin.