TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sorotan setelah Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II digelar pada Senin (9/12/2018).

Sebagian besar barisan kursi anggota DPR tampak kosong. Dari daftar kehadiran, anggota DPR yang menandatangani lembar presensi hanya 151 orang.

Sementara, 138 anggota lainnya berstatus izin. Adapun, jumlah anggota DPR periode 2014-2019 ini adalah 560 orang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar kondisi ini dimaklumi. Sebagian besar anggota DPR tengah terjun ke daerah pemilihan untuk kepentingan kampanye Pemilihan Legislatif 2019.

Baca: Per 30 Desember 2018 Uang Keluaran 1998-1999 Tak Akan Laku Lagi, BI Solo Siap Layani Penukaran

Ia tak sepakat jika kosongnya kursi di ruangan rapat paripurna dianggap sebagai bukti jebloknya jebloknya kinerja DPR. Menurut dia, menemui konstituen di dapil juga termasuk bagian tugas anggota DPR. 

"Ada orang yang memang tidak hadir di paripurna itu karena mereka sedang bertugas. Ada yang kunjungan kerja di dapil, ada yang kunker di luar kota atau di luar negeri atau kegiatan lain. Mereka berizin itu karena sedang bertugas," ujar Fadli di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, kata dia, anggota DPR bukan pegawai yang bekerja dengan jam kerja tertentu seperti pegawai lainnya.

"Coba Anda datang ke parlemen Inggris, memangnya ini kerja kantoran? DPR itu bukan kerja kantoran," tambah dia.

Lalu, seperti apa suara masyarakat menanggapi kinerja DPR dan bangku kosong saat sidang paripurna?

"Apa sih susahnya datang ke paripurna?"

Salah seorang warga yang tinggal di Condet, Jakarta Timur, Feni Fitriani, mengaku kesal dengan absennya anggota DPR di rapat paripurna. Dia mempertanyakan alasan anggota DPR yang jarang beraktivitas di kantornya.

"Apa sih susahnya datang ke paripurna? Mereka kan sudah dapat gaji dan tunjangan juga kan?" kata dia, ketika ditemui Kompas.com di Stasiun Palmerah, Rabu (5/12/2018).

Feni tidak melihat ada keharusan untuk memaklumi kondisi tersebut. Menurut dia, masa kampanye cukup panjang sampai April 2019.

Sementara, sidang paripurna hanya memakan waktu beberapa jam saja. Demikian pula dengan rapat-rapat di DPR yang tidak berlangsung setiap hari.