Perempuan yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini, mengatakan, boleh saja anggota DPR berkampanye, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban di parlemen.

Menurut dia, menjelang pemilu, anggota DPR seharusnya semakin rajin. "Harusnya mereka makin rajin ya karena bakal jadi nilai positif juga pas kampanye," ujar Feni.

Feni menyarankan agar ada semacam sanksi bagi anggota DPR yang malas ke paripurna. Sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan atau gaji.

"Masa rakyat yang harus maklum? Harusnya dibikin punishment tuh. Kalau mereka absen sidang, potong tunjangan dan gaji," kata dia.

Anggota DPR harus sering "ngantor"

Seorang warga Karet Tengsing, Lenny Tristia, mengaku lebih menyukai wakil rakyat yang sering "ngantor" dan ikut rapat pembahasan.

Menurut dia, kegiatan itu merupakan aksi konkret anggota DPR jika ingin mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Lha bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi kita warganya yang memilih, kalau dia enggak pernah datang ke kantor? Ya sia-sia dong mereka kampanye," ujar Lenny.

Lenny mengatakan, kebutuhan warga tidak tersampaikan kepada pemerintah jika para anggota DPR tak hadir.

Oleh karena itu, kata dia, kampanye penting bagi anggota DPR. Namun jangan sampai meninggalkan kewajiban di kantornya.

"Boleh mereka kampanye, sering ke dapil. Tetapi jangan lupakan tugas mereka sebagai wakil rakyat," kata dia.

Warga skeptis

Sementara itu, salah seorang warga Jatiasih, Bekasi, yaitu Danik Isnawati, skeptis dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut kosongnya paripurna karena kampanye Pileg.

Menurut dia, itu sudah menjadi kebiasaan anggota DPR sejak lama.