Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana akan dilakukannya operasi militer di Papua untuk menangani pergerakan kelompok bersenjata di sana, bukanlah hal yang tepat.

Hal itu dikemukakan oleh peneliti senior isu Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

Alasannya menurut dia, kekerasan yang dibalas dengan kekerasan, tidak akan menuntaskan masalah pokok masyarakat Papua.

"Lebih baik, operasi militer jangan pernah dilakukan. Tindakan represif dari aparat keamanan, justru akan menambah semangat kelompok bersenjata untuk membalas," jelasnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (7/12/2018)

Lebih dari itu, dia mengingatkan kepada pemerintah untuk menuntaskan permasalahan yang selama ini tidak tertuntaskan di Papua, baik dari isu Hak Asasi Manusia, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Selama ini, dirinya melihat ada satu hal yang mendasar bagi warga Papua, yakni, diskriminasi terhadap warga asli.

Baca: Bekerja di Provider Telekomunikasi, Irawan Maulana Nyaris Jadi Korban Penembakan KKB di Nduga Papua

Diskriminasi yang dimaksud adalah stigma kepada orang Papua yang masih negatif dibanding dengan pendatang.

Padahal, lanjutnya, jika dicermati, warga Papua hanya menginginkan hak mereka yang harus diakomodir oleh negara.

"Mereka hanya ingin kewajiban negara, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan terlaksana secara baik. Sehingga, saya menilai, dibanding melakukan operasi militer, lebih baik melakukan pendekatan yang lebih lunak (soft approach)," urainya.

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah di Papua melalui Trans-Papua, dianggap sebagai suatu terobosan positif. Adriana pun mengapresiasi langkah tersebut. Kendati demikian, ia menjelaskan, pemerintah juga harus selaras dalam pembangunan sumber daya manusia Papua.

"Pembangunan manusia tidak kalah penting. Hal ini harus berjalan beriringan, jangan hanya pada infrastruktur tetapi, manusianya tidak diberi pengembangan," kata dia.

Hal tersebut juga sekaligus menjawab pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang angkat bicara terkait, dugaan pembunuhan 31 pekerja proyek jalan Trans Papua, di Kabupaten Nduga, Papua, oleh kelompok bersenjata.

JK yang ditemui usai pembuka Kongres Persatuan Insyiyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, mengatakan, akan ada operasi besar-besaran yang dilakukan TNI dan Polisi, di wilayah Papua. Sebab, ujar JK, ada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata.

"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Kalla.

Ia mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai pola pendekatan, namun TNI dan Polisi selalu menjadi pihak yang dianggap melanggar HAM. "Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yg melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM," ungkapnya.