TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan dana otonomi khusus Papua harus dilanjutkan.

Diketahui, dana otsus untuk Papua akan berakhir pada 2021. 

"Yang jelas secara program memang otsus (otonomi khusus) harus dilanjutkan," ujar Soni usai menjadi pembicara diskusi 'Exit Startegy, Menyongsong Berakhirnya Dana Otsus Papua Tahun 2021', di Ruang Abdul Muis Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Untuk itu, dirinya menyebut butuh merevisi undang-undang no 21 tahun 2001 untuk mengakomodasi perpanjangan dana otsus Papua.

Selain itu, butuh perbaikan-perbaikan yang harus disertakan jika perpanjangan otsus dilakukan.

"Cuma persoalannya adalah formula pola pengelolaan, penyaluran, pertanggungjawaban pendekatan kayaknya secara manajemen harus ada perubahan berangkat dari kelemahan kelemahan selama ini," katanya.

"Kemudian poin kedua yang penting adalah apakah undang undang 21 akan direvisi praktis kalau tidak direvisi berarti perpanjangannya enggak bisa diakomodasikan karena untuk proses revisi undang-undang otsus ini harus, terutama pasal 34 harus diganti untuk sampai tahun berapa," imbuhnya.

Soni menilai wajar jika ada pro kontra terkait perpanjangan dana otsus Papua.

Namun dirinya menganggap butuh waktu untuk menjadikan Papua lebih baik dan lebih maju.

Lebih lanjut, dirinya menilai Papua mengalami perbaikan setelah tersentuh dana otsus.

Hal berbeda disebutnya sebelum ada dana otsus masyarakat hanya menjadi penonton.

Baca: Sejumlah Massa Gabungan Gelar Aksi di Depan Komnas HAM Saat Peringatan Hari HAM Sedunia

"Kita lihat kalau indikator yang saya tayangkan tadi hampir semua dari segi tren analisis mengalami peningkatan mau kemiskinan, kesehatan pendidikan, semua menunjukkan kenaikan tidak ada yang menunjukkan penurunan. Cuma kalau dibandingkan nasional Papua paling bawah," jelasnya.

"Lukas Enembe (Gubernur Papua) merasa kami membangun bersama-sama masyarakat itu sejak otonomi khusus tapi sebelumnya berarti centralized dilakukan masyakarat hanya menonton sekarang rakyat terlibat langsung," pungkasnya.