Menurut dia, upaya pencermatan tersebut dilakukan juga bersama dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Besok KPU akan membuka diri, membuka data untuk bisa dicermati dan dilihat bersama-sama antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu bersama pemerintah," ujar Arief, ditemui di kantor KPU RI, Kamis (13/12/2018).

Pada Kamis malam, KPU melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan parpol. Rapat membahas DPT.

Upaya itu dilakukan memastikan pada tanggal 15 Desember data pemilih sudah dimutakhirkan dengan baik oleh penyelenggara pemilu.

"Tadi sudah dibicarakan beberapa hal dan diambil beberapa kesimpulan. Hal-hal yang masih belum sempurna, dengan tujuan mudah-mudahan nanti tanggal 15 betul-betul data yang valid mutkahir dan akuntabel itu bisa ditetapkan dan jadi pedoman proses pelaksanaan pemilu 2019," kata dia.

KPU RI juga memberikan kesempatan partai politik menganalisa daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Upaya menganalisa itu termasuk membuka empat tanda bintang di Nomor Induk Kependudukan (NIK).