TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan penyebab masih terjadinya kekerasan di wilayah Papua. Baik kekeresan antar suku maupun kekerasan kepada pendatang di wilayah tersebut.

Kepada Tribun, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/12), Paulus mengungkapkan beberapa akar permasalahannya, yakni, adanya dendam turun temurun yang tidak tuntas.

"Iya selama saya menjabat di Papua, kekerasan itu biasanya didasari pada dendam turun temurun satu keluarga dengan keluarga lain. Kemudian, keluarga ini membawa massa untuk ikut dalam kekerasan," ungkapnya.

Padahal, menurut dia, permasalahan yang terjadi, tidak dirasakan langsung oleh keluarga yang ada pada saat ini. Permasalahan bisa saja terjadi, pada saat orang tua ataupun kakek-nenek sebelumnya.

Baca: Maia Estianty Disebut Hamil, Kata Rekan Irwan Mussry Hingga Pengakuan Ahmad Dhani Soal Mulan Jameela

"Mereka yang menjadi pelopor ini, tidak langsung merasakan permasalahan. Bisa jadi orangtuanya maupun kakek-nenek mereka yang belum tuntas. Terus diceritakan ke mereka, lalu terjadilah keributan," urainya.

Dia menguraikan, ciri orang yang menjadi pelopor apabila pemicunya masalah pribadi, dapat dilihat secara kasat mata. Sebagai penegak hukum yang sudah berkiprah selama 14 tahun di Bumi Cendrawasih itu, Paulus menjabarkan ciri-cirinya.

Baca: Ayah Egianus Kogoya, Daniel Yudas Kogoya Pernah Terlibat Penyandraan Tim Lorentz oleh OPM

Pertama, jelas dia, pihak keluarga yang memiliki permasalahan itu, biasanya berada di tengah kerumunan. Ia dilindungi kelompoknya agar tidak tersentuh pihak lawan maupun aparat.

"Kedua, dia itu biasanya pegang pisau tulang dan ekor Kasuari. Pihak keluarga ini, akan dilindungi," katanya.

Siapapun, termasuk pihak aparat, tidak akan dapat menghentikan kekerasan ini. Apalagi, jika kesedihan keluarga masih dirasakan.

"Selama mereka ini bersedih dan air mata masih mengalir, kekerasan ini tidak akan pernah berhenti," lanjutnya.

Jenderal Bintang Dua tersebut, menjelaskan juga bahwa permasalahan di Papua, terjadi karena adanya kesenjangan antar suku. Terlebih, apabila ada pembangunan di wilayah mereka.

Daerah yang terlewati pembangunan akan mendapatkan hak atas tanah adat yang lebih besar. Menjadi sebuah perhatian yang besar, apabila pembangunan melewati dua tanah adat yang berdampingan.

"Pembagian wilayah adat ini kan masih belum jelas. Mana punya siapa? Ini juga bisa menjadi pemicu," tambahnya.

Selama pemerintah daerah, di tataran kabupaten maupun provinsi, belum dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, hal ini dinilai masih akan terus terjadi.