TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perihal operasi tangkap tangan (OTT).

Pernyataan Fahri tersebut terkait OTT yang dilakukan KPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beberapa waktu lalu.

"Presiden jokowi harus berkoordinasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/12/2018).

Pasalnya OTT yang dilakukan KPK menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 akan berpengaruh terhadap reputasi pemerintah.

Baca: Sempat Sebut Billy Syahputra Kena Pelet Tempe Hilda, Mbah Mijan Beberkan Fakta Baru dan Mohon Maaf

Sebagai contoh OTT KPK di Kemenpora pasti akan merusak reputasi Jokowi. Bagaimanapun juga Kemenpora saat ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Semakin sering terjadi OTT menjelang Pemilu maka reputas pemerintah akan tambah jatuh, rakyat akan mengatakan tuh kan pemerintahan ini justru korupsinya tambah banyak," ujar Fahri.

Menurut Fahri bukan tidak mungkin OTT KPK menjelang pemungutan suara akan membuat kekacauan politik.

Baca: TKN: Oposisi Mestinya Jujur Akui Prestasi Jokowi Bangun Trans Jawa

Selain itu ia khawatir OTT yang dilakukan KPK menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 dikait-kaitkan dengan poltik.

"Jangan sampai ini jadi konflik politik itu aja yang bisa merusak penegakan hukum juga," katanya.

Apalagi menuru Fahri, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah mengkritik keras maraknya korupsi sekarang ini. Kritikan Prabowo tersebut terbukti dengan adanya OTT KPK di Kemenpora.

"Orang pak Prabowonya aja sudah ngomong keras kayak begitu kok dan sekarang ini omongannya pak Prabowo terbukti kan. nah itukan menjatuhkan pak Jokowi. jadi dia harus berkoordinasi dong sebagai kepala negara, kepala pemerintah sekaligus juga sebagai penyelenggara Pemilu," pungkasnya.