Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang, PATUHI Ajukan Solusi

"Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertingan matang dari pemerintah Arab Saudi," kata dia.

Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang, PATUHI Ajukan Solusi
Ist/Tribunnews.com
Grafik PATUHI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait dengan Kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) meminta Arab Saudi untuk melakuk tinjau ulang.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam proses pengambilan rekam biometriknya tersebut baik dari segi wilayah, biaya, dan kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

"Kami, selaku regulator penyelenggaraan umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi, yang mana porsi jamaah umrah Indonesia pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meski dengan wilayah geografis kita yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah dengan daerah lainnya akan mengharuskan banyak menggunakan moda angkutan yang dilalui baik darat, laut, dan udara," ujar Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi di Jakarta, Jumat (20/12/2018).

"Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertingan matang dari pemerintah Arab Saudi," kata dia.

Baca: Didampingi Konjen RI, PATUHI Diterima Wamen Haji Arab Saudi

Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah,

Kemenag menurut Ali, sangat mengapresiasi. Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag,

Asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini," ungkap Ali.

Sementara itu, Sekjen PATUHI H Muharom Ahmad mengungkapkan, ada pun solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini, adalah dilakukan di Embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja.

"Karena, Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 Pulau dan 514 kabupaten / kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada," ungkapnya.

Ada pun infografis calon jamaah umrah berdasar dominan, jamaah yang berangkat dengan biaya antara USD3.000-USD3.500 berjumlah 3 %, yang dominannya jamaah berasal dari kota besar.

"Biaya umrah USD2.500-USD3.000, sebanyak 7% yang dominannya jamaah dari kota-kota besar. Sedangkan untuk biaya umrah kisaran USD2.000-USD2.500 sebanyak 10% dominannya oleh jamaah di kota kecil. Dan biaya umrah berkisar USD1.600-USD2.000 sebanyak 30 % dominan di pedesaan. Sementara, untuk biaya umrah dengan kisaran USD1.300-USD1.600 yang terbesar dengan jumlah 50% dominasi calon jamaah dari pedesaan atau wilayah terpencil," jelas Muharom.

Dengan infografis tersebut, maka 50% jamaah Indonesia berasal dari pedesaan yang akan kesulitan jika harus diberlakukan proses rekam biometrik yang lokasinya sangat jauh.

"Karena alasan itu, perjalanan pulang dan pergi calon jamaah belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi dan kerugian waktu yang akan menghambat penjadwalan group-group umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel. Untuk itu, kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara Embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat jam sebelum jadwal penerbangan," tandasnya. (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas