KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) ditunjuk sebagai koordinatornya dengan menggandeng seluruh jajaran KKP Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terdampak.
Untuk wilayah Banten, KKP mendirikan Posko Koordinasi dan Depo Bantuan yang berada di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan.
Lokasi itu terletak di Jalan Raya Carita, Cinangka, Serang.
Baca: Polisi Bakal Bawa Dua lagi Pelaku Mafia Bola ke Jakarta kata Argo Yuwono
Sementara yang di Lampung, KKP membagi menjadi tiga posko yakni Posko Transit Port to Port di Pelabuhan Bakauheni, Posko Lapangan di Desa Way Muli Lampung Selatan, serta Posko Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung, Bandar Lampung.
Satu hari setelah tsunami menyapu wilayah Banten dan Lampung KKP telah menurunkan tim yang memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan data, pemetaan cepat terkait karakteristik tsunami serta kerusakan yang terjadi, dan penyaluran bantuan yang dibutuhkan.
Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun terjun langsung dalam pemantauan melalui udara untuk melihat seberapa parah kerusakan yang dialami wilayah terdampak.
Baca: Tanggapan Menteri Yasonna Laoly Terkait Bebasnya Ahok pada Januari 2019 Mendatang
Tidak hanya Susi yang memantau secara langsung, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina juga ikut dalam pemantauan ke kawasan tersebut.
Hal itu karena bencana yang mengakibatkan ratusan orang tewas itu juga menghancurkan sejumlah daerah yang di dalamnya terdapat perkampungan nelayan.
Zulficar pun menjelaskan pemantauan tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat yang sebagian diantaranya berprofesi sebagai nelayan itu.
Ia kemudian menyebutkan sejumlah permasalahan yang dihadapi para nelayan.
Mulai dari permukiman yang hancur, alat penunjang pekerjaan mereka yang rusak dan karam, hingga pusat pembenihan dan lokasi pendaratan ikan yang mengalami kerusakan.
"Selama perjalanan, kita melihat di beberala titik banyak rumah, pemukiman yang mengalami kerusakan, ratusan perahu rusak atau karam, puluhan hatchery yang hancur. Juga banyak Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang rusak, sehingga ini juga menjadi konsen kita semua," kata Zulficar di sela kunjungannya ke kawasan Lampung, Selasa (25/12/2018).
Baca: Pengerjaan Ruas Tol Medan-Binjai Terbengkalai, Wali Kota Binjai Lepas Tangan Soal Pembebasan Lahan