TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sabtu (5/1/2019) pagi, puluhan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPW PPP DKI serta sejumlah pengurus DPC se-Jakarta melakukan ziarah ke makam para tokoh partai tersebut di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Acara itu merupakan rangkaian kegiatan Harlah ke-46, Partai berlambang Ka'bah ini.

Pantauan Tribunnews.com, Ketua DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz terlihat memimpin rombongan ziarah.

Rombongan terlihat mendatangi makam sejumlah tokoh PPP seperti dua pendiri partai yaitu Mohammad Syafaat Mintaredja dan Haji Rusli Halil, serta Buya Ismail Hasan Metareum yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 1989–1998.

Di depan makan pendiri PPP itu, acara diisi dengan doa bersama dan tabur bunga.

Baca: Refleksi Akhir Tahun bidang Pendidikan, PPP Singgung Guru Honorer hingga Dana Abadi Riset

Lantunan surat Al Fatihah terlihat khusyuk dibacakan di depan makam.

Turut hadir dalam acara ziarah itu sejumlah keluarga besar Mohammad Syafaat Mintaredja dan Haji Rusli Halil, serta Buya Ismail Hasan Metareum.

Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, acara ziarah ini merupakan salah satu bentuk sarana meneladani semangat dan perjuangan para pendiri partai.

Ia juga menyebut, para tokoh ini bukan hanya sekedar politisi, namun, juga seorang negarawan yang meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan.

Pria yang akrab disapa Irgan ini juga mengatakan, banyak pelajaran politik yang bisa dicontoh dari para tokoh PPP itu.

Seperti, santun dalam berpolitik, tidak pernah mereka menggunakan cara-cara kotor seperti menyebar kebohongan, provokasi, memecah belah anak bangsa.

“Mereka tidak hanya sebagai seorang politisi, tapi seorang negarawan. Cara mereka berhadap dengan para kompetitor sangat santun dan tidak pernah tidak saling menghujat,” kata Irgan di sela-sela ziarah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (5/1/2019).

Irgan juga menyebut, teladan yang utama yang diajarkan oleh para pendiri PPP itu menjadikan politik dan kekuasaan sebagai sarana mensejahterakan rakyat.

Terlebih, konstestasi pemilu lima tahunan bukan tujuan akhir dalam kegiatan politik.