Pertemuan pada akhir tahun itu sekaligus dipakai untuk menegaskan janji Demokrat dan SBY sepenuh hati mendukung pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Renanda mengatakan, tidak hanya memberi arahan terkait substansi isu yang harus disampaikan saat debat, SBY juga akan memberi masukan terkait gaya komunikasi politik dan pembawaan Prabowo dan Sandiaga saat berorasi.

Ia menuturkan, saat pertemuan di kediaman SBY, 21 Desember 2018, SBY meminta agar jangan ada lagi narasi-narasi minim substansi seperti lelucon tampang Boyolali yang pernah disampaikan Prabowo, atau komentar politisi sontoloyo yang pernah disampaikan Jokowi.

Renanda menuturkan, saat pertemuan itu, Prabowo menyebut SBY ‘senior yang tidak ada lawan’ dan meminta masukan dari SBY.

“Pak SBY minta retorika seperti itu dihentikan, ia mengatakan, kalau (Prabowo) mau, harus ada gladibersih dulu (sebelum orasi). Artinya, dalam pertemuan hari ini kemungkinan akan ada masukan soal gaya penyampaian dan komunikasi juga, selain tentunya substansi debat,” kata Renanda.

Adapun terkait substansi, SBY akan memberi arahan agar penyampaian visi-misi dan program kerja fokus serta harus menawarkan solusi. Itu diperlukan agar perdebatan di masa kampanye lebih substansial dan berguna bagi referensi pemilih.

“Nanti akan dipertajam prioritas isu dan program apa yang mau diangkat, dan dipertajam juga solusi yang ditawarkan apa,” katanya.

Tema HAM

Sementara itu, pihak Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin juga mempersiapkan diri menghadapi debat dan penyampaian visi-misi.

TKN membentuk tim khusus persiapan konten debat untuk mengidentifikasi pertanyaan yang kemungkinan akan muncul, menyiapkan jawaban berbasis data, serta menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan ke lawan.

Terkait topik yang akan diangkat, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Hasto Kristiyanto tetap yakin pihaknya dapat menjawab dengan baik.

Salah satu yang diantisipasi adalah perihal penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, yang belum selesai di periode pertama pemerintahan Jokowi.

Isu itu menjadi salah satu janji Nawacita Jokowi saat Pilpres 2014 yang belum terpenuhi.

“Dengan pengalaman sebagai walikota, gubernur, dan presiden, Pak Jokowi sangat siap memenuhi HAM yang substansial itu. Yang penting punya komitmen desain masa depan,” kata Hasto.