TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang akan terlibat dalam penanggulangan terorisme akan mengambil peran sebagai penindak dalam bidang surveilance atau observasi jarak dekat.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Pimpinan dengan Kementerian Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

"Terkait dengan UU Nomor 5 tahun 2018 terkait dengan penindakan aksi terorisme. TNI dalam hal ini sudah mengajukan pembentukan Koopsus TNI, di mana Koopsus TNI adalah bagian penindak. Tapi bagiannya sendiri Koopsus TNI adalah surveilance," kata Hadi.

Baca: Pemerintah Vietnam Justifikasi Facebook Sudah Langgar UU Keamanan Siber

Ia menerangkan, nantinya pasukan elit tersebut akan nertugas mengumpupkan data mengenai sel-sel tidur teroris untuk mengetahui pergerakannya.

"Kita mengumpulkan data sel-sel tidur, kemudian pergerakannya, dan dia akan berbuat apa," kata Hadi.

Tim elit tersebut nantinya juga akan dilengkapi keahlian siber.

"(keahlian) siber itu juga bagian dari kelengkapan Koopsus TNI sehingga kita bisa melihat arus informasi ini berjalan, apakah itu mengancam apakah itu memang informasi biasa," kata Hadi.

Selain itu, tim siber itu juga digunakan juga untuk melindungi peralatan atau sistem informasi yang ada di TNI.

"Insya Allah tahun ini akan terbentuk," kata Hadi.

Sebelumnya diberitakan, Hadi juga sudah menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI untuk membahas anggaran terkait Koopsus pada Rabu (5/9/2019).

Hadi mengatakan untuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) anggaran yang diajukan sebesar 1,5 triliun.

Anggaran tersebut nantinya dialokasikan untuk pembangunan sarana- prasarana dan pembelian material khusus termasuk senjata.

"Paling banyak untuk infrasturktur dan lengkapi material khusus karena pasukan khusus kan beda dengan lain karena perlu meterial khusus untuk operasi," kata Hadi.