Padahal untuk wilayah Kebun Jeruk dan Kembangan hanya ada satu sekolah yang memiliki kelas untuk semua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah di bawah YP AK.

Dari hasil pengawasan tersebut, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, terkait proses hukum terhadap terduga pelaku, mengingat terduga pelaku bukan usia anak, maka KPAI menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian dan mendorong penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba, serta telah menjadikan lingkungan sekolah menjadi gudang penyimpanan narkoba.

Baca: Keberadaan Hakim Yang Digrebek Warga Bersama Dua Wanita di Lampung Kini Misterius

Kedua, terkait pengawasan terhadap kepolisian untuk mengawal kasus ini, KPAI akan berkoordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengingat kasus menjadikan bekas laboratorium sekolah sebagai gudang penyimpanan narkoba adalah kasus pertama di Indonesia walau sebelumnya pernah terungkap di Perguruan Tinggi, tetapi bukan sekolah.

"Jika kasus ini tidak ditindak tegas, maka dikhawatirkan ke depannya banyak pengedar dan bandar narkoba akan menggunakan sekolah menjadi gudang penyimpanan narkoba karena dinilai aman. Ini merupakan ancaman bagi masa depan generasi muda Indonesia," katanya.

Ketiga, terkait upaya mengetahui, apakah sekolah telah dijadikan 'pasar' oleh terduga pelaku, maka KPAI mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerjasama dengan BNN untuk melakukan test urine kepada seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, mahasiswa, sampai guru,karyawan, satpam dan pengurus Yayasan.

“Kalau Kasudin Jakarta Barat memerintahkan sekolah membiayai test urine, maka bisa jadi tidak semua orang dites urin, sehingga tidak dapat dideteksi secara lengkap dan utuh dan mungkin saja sekolah tidak memiliki anggaran untuk membiayai ribuan orang yang akan dites urine, mengingat YP AK ini memiliki siswa dan mahasiswa mencapai ribuan orang," katanya.

Keempat, terkait dualism pengelolaan pendidikan di dalam sekolah AK yang sejak 2011 menimbulkan konflik terus menerus, padahal sebenarnya akar masalahnya terang benderang.

Atas hal tersebut KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan pintu masuk kasus ditemukannya 355 gram sabu, hampir 8 ribu butir psikotropika golongan IV, dan obat-obatan daftar G.

"Harus diusut tuntas siapa yang paling bertanggungjawab di sekolah itu atas temuan pihak kepolisian tersebut," ujarnya.

Jika ada keterlibatan pihak sekolah dan salah satu pihak dari dua yayasan (YP AK dan YP Amanah AK), maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta wajib menindak tegas sekolah dan yayasan, mulai dari sanksi administrasi sampai ancaman pencabutan ijin sekolah.

"Namun tentu saja dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak didik," ujarnya.