TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai BPPT kurang berperan dalam mengendalikan alat pendeteksi tsunami, buoy.

Hal itu disampaikannya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan BMKG dan Basarnas, Senin (21/1/2019).

"Harusnya alat tersebut (buoy) masih berfungsi, kebetulan yang mengendalikan adalah BPPT tapi kita lihat peran dari pada BPPT untuk mengendalikan alat ini kayaknya kurang berperan, karna enggak ada informasi sama sekali itu yang sebenarnya terjadi baik di sana Palu maupun di Selat Sunda," katanya di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

Baca: BMKG Usul Anggaran Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana Bisa Cepat Terealisasi

Bambang mengatakan seharusnya BPPT dapat berperan untuk menyebarkan informasi dini terkait terjadinya tsunami, sehingga dapat diteruskan kepada BMKG

"Itu adalah tugas dari BPPT yang harusnya diinformasikan secepatnya ke BMKG dan BMKG bisa menyebarkan ke seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Dengan harapan, kata Bambang, bisa menimimalisir dampak apabila suatu saat terjadi bencana tsunami.

"Jadi ini yang harus dikembalikan moga-moga ini bisa dilaksanakan dengan cepat bila terjadi suatu bencana kita bisa meminimize, meminimalkan dari pada korban," kata Bambang.

Terkait hasil RDP dengan BMKG dan Basarnas, Bambang mengapresiasi kinerja anggaran dari kedua lembaga tersebut.

Namun, dia mengingatkan agar BMKG dan Basarnas tetap bekerja optimal demi kemaslahatan bersama.

"Mereka sudah merealisasikan ini dengan baik dan ada sedikit yang harus mereka perbaiki tapi saya juga tadi menekankan agar untuk mengembalikan kembali apa yang diinginkan kedua lembaga ini Basarnas maupun BMKG untuk mengingat menyelamatkan nyawa publik," tutup Bambang.