TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan menanyakan kepada Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna Laoly soal pembatalan bebas terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Komisi III akan menanyakan kepada Menkumham soal pembatalan tersebut dalam rapat sore ini.

"Menkumham nanti jam 3 kita akan tanyakan karena ini sudah jadi perhatian masyarakat di indonesia dan luar negeri, alurnya bagaimana," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/1/2019).

Pihaknya menurut Dasco enggan mengomentari Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyampaikan pembatalan bebas Ba'asyir itu, sebelum mendengar langsung dari pemerintah.

Hanya saja sebagai pemegang kuasa, pemerintah sah-sah saja batalkan pembebasan pendiri pesantren, Al Mu'min itu.

"Kalau itu saya engga ada komen, itu kan kebijakan pemerintah, pemerintah mewacanakan, jadi sah saja pemerintah membatalkan," katanya.

Dasco mengatakan bahwa pembebabasan terpidana memang ada syaratnya. Menurutnya juga setia pada NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. Oleh karena itu seharusnya ada pendekatan khusus kepada Ba'asyir agar memenuhi syarat-syarat itu.

Baca: Prasetyo Minta Gerindra dan PKS Segera Putuskan Cawagub Pendamping Anies Baswedan

"Ya memang mungkin penafsiran persepsi orang masing masing beda, apalagi udah sepuh begitu. Memang perlu pendekatan dan pemberian pemahaman pada orang yang tepat pada ustaz gitu loh. Supaya pemberian pembebasan itu pas," pungkasnya.

Sebelumnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir batal bebas. Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Baasyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Pembatalan bebas ini karena Abu Bakar Baasyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.