Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku menyerahkan sepenuhnya soal pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir kepada pemerintah.

Termasuk mengenai pembatalan pembebasan yang sedianya dilakukan, Rabu (23/1/2019).

"Jadi kalau ada sekarang ada perubahan di internal pemerintah, kewenangan pemerintah," kata Yusril kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Baca: Laporan Aktivitas Gunung Merapi 22-23 Januari 2019, Satu Kali Gempa Guguran Terjadi pada Rabu Siang

Yusril mengaku telah malakukan apa yang telah menjadi tugasnya tersebut.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun tak menyalahkan Presiden Joko Widodo atas perubahan pembebasan Abu Bakar Baasyir.

"Saya tidak menyalahkan Pak Presiden, karena beliau sudah memerintahkan kepada saya. Sudah saya laksanakan," ungkap Yusril.

Baca: Respons Jokowi Sikapi Kebebasan Ahok Besok

Ia juga menyampaikan, jika hingga saat ini belum ada komunikasi lanjutan dengan Presiden Jokowi terkait hal ini.

Yusril juga memastikan siap jika harus bertemu dengan Jokowi untuk membahas hal itu.

"Kalau ada hal baru yang minta saya analisis atau saya kerjakan, ya saya kerjakan, jadi saya tunggu saja dulu. Sementara ini saya belum bertemu dengan Pak Jokowi," jelas Yusril.

Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Baasyir masih menolak menandatangani ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ba'asyir disebut juga menolak mengakui kesalahannya.

Baca: Sempat Dikabarkan Menghilang, Wakil Bupati Trenggalek Ternyata ke London Selama 9 Hari

Hal itu pula yang menjadi simpang siur terkait pembebasan terpidana terorisme itu.

"Jadi, kami masih melakukan kajian yang mendalam tentang aspek hukum, yang juga secara ideologi seperti apa, konsep NKRI-nya, keamanannya, dan lain-lain itu yang sekarang sedang digodok," kata Yassona.