Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi pada Rabu (23/1/2019) hingga Kamis (24/1/2019) di Lampung.

Secara keseluruhan KPK mengamankan total 11 orang di tiga lokasi di Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji.

Ke-11 orang itu yakni, Khamami (KHM) Bupati Mesuji periode  2017 2022, Taufik Hidayat (TH) Swasta - Adik Bupati Mesuji, Wawan Suhendra (WS) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Lalu Sibron Azis (SA) Pemilik PT. Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT.  Secilia Putri (SP), Kardinal (K) swasta, Najmul Fikri (NF)
Kepala Dinas PUPR Kab Mesuji, Lutfi M (LM) PPTK Kasi Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab Mesuji.

Baca: Seminggu Dicari Tidak Ditemukan, Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Jagir Dihentikan

Serta Mai Darmawan (MA) Swasta rekan TH, SF dan N (2 Staff bagian keuangan, karyawan SA) dan juga seorang supir Bupati.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dan hasil pantauan tim di lapangan, pada Rabu (23/1/2019) sekira pukul 15.00 WIB tim KPK mengamankan TH (adik Bupati Mesuji) di depan toko Ban di Lampung Tengah.

"Dari lokasi tim mengamankan uang sebesar Rp1,28 miliar dalam pecahan Rp100 ribu yang dimasukkan ke dalam kotak kardus air mineral," kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Selain itu, tim KPK juga mengamankan dua orang lainnya di lokasi yang sama yaitu MD (rekan TH) dan supir Bupati Mesuji.

Sebelumnya MD dan K membawa uang SA dari Bandar Lampung ke tempat TH di Lampung.

"Uang di titipkan di toko ban menunggu TH datang ke toko Ban, dan kemudian uang dipindahkan ke bagasi mobil merah," ujarnya.

Sekira pukul 15.30 WIB tim KPK bergerak ke Jalan Bandar Jaya, Lampung Tengah dan mengamankan K yang merupakan pihak perantara SA.

Pukul 15.50 WIB tim lainnya bergerak ke kantor milik SA di Jalan Harun Tanjung Karang Timur dan mengamankan SA bersama dua orang staf keuangan.

Pada kamis (24/1/2019) sekira pukul 01.00 WIB dini hari, tim menuju ke Rumah Dinas Bupati dan mengamankan Bupati Mesuji Khamami.

Selanjutnya, pukul 06.00 WIB tim mengamankan WS di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

"Terhadap 11 orang yang diamankan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polres Lampung Tengah, Polres Mesuji, dan Polda Lampung. Hari ini Kamis (24/1/2019) semuanya diterbangkan ke Jakarta dan tiba dalam dua waktu kedatangan sekitar pukul 09.00 WIB dan pukul 15.50 WIB di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelas Basaria.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Mesuji Khamami, adik dari Khamami bernama Taufik Hidayat serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wawan Suhendra sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri, Sibron Azis dan seorang swasta bernama Kardinal.

Khamami diduga menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Sibron melalui beberapa perantara.

Pemberian tersebut diduga terkait fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta melalui WS kepada rekanan calon pemenang atau pelaksana proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sebelum lelang.

Basaria mengatakan, diduga fee tersebut merupakan pembayaran fee atas 4 proyek yang dikerjakan dua perusahaan Sibron.

"Diduga fee proyek diserahkan kepada TH dan digunakan untuk kepentingan bupati," kata Basaria.

Khamami, Taufik, dan Wawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, Sibron dan Kardinal disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.