Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang dinilainya sudah tak wajar. Menurutnya, kondisi perekonomian RI sudah carut-marut seiring dengan bertambahnya utang luar negeri.

Bahkan Prabowo menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja.

"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) kemarin.

Menanggapi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menilai Prabowo sudah mencederai perasaan para pegawai yang bekerja di institusi tersebut.

Baca: Tiga Pemuda di Cengkareng Diringkus Polisi Terkait Kasus Narkoba

"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden," tulis Nufransa melalui akun Facebook pribadinya, Minggu (27/1/2019).

Ia memaparkan utang pemerintah sudah melalui persetujuan DPR dan selalu dibahas secara mendalam dan teliti.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang, lanjutnya juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

Baca: Ahok Sebut Mantan Istri Tak Sepandai Puput dalam Memasak, Fifi: Dulu Juga Puji Vero Selangit

Nufransa mengatakan, Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

"Dengan peringkat tersebut adalah Salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang Benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar," tegas dia.

"Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya," lanjutnya.

Ia melanjutkan, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," tutur dia.

"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," pungkasnya.