Country Manager MicroSave Consulting (MSC) Indonesia, Grace Retnowati menyampaikan bahwa hasil temuan-temuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dan segenap pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan.

Ini dalam upaya perbaikan penyaluran bantuan sosial, terutama terkait dengan sosialisasi program, mekanisme pencairan/distribusi bantuan sosial, keberlanjutan program, dan mitigasi risiko.

Dari hasil temuan riset, misalnya, sekitar 85% KPM memiliki ponsel dan mayoritas di antaranya adalah smartphone.

Hal ini tentunya bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran dan transaksi baru yang lebih mudah, murah, dan aman bagi masyarakat miskin sehingga risiko seperti lupa ‘PIN’ bisa ditekan.

Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT perlu didorong lebih lanjut pemanfaatannya sehingga dapat mendukung pencapaian program pemerintah lainnya seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin melalui peluang usaha baru dari kerjasama antara e-warong, bank, serta BULOG.

Selain itu, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, perlu dipertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pemantauan seluruh program bantuan sosial oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai mana dilakukan di negara lain.

“Contohnya, PFMS (Public Financial Management System) di India memanfaatkan gerbang sistem pembayaran nasional untuk menghubungkan secara langsung rekening perbendaharaan negara dan rekening KPM,” kata Grace.