TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Juru Bicara PSI Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Mikhail Gorbachev Dom mengungkapkan dukungannya merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Hal ini ia ungkapkan pada Diskusi Publik Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). Baca: Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Pecat ASN yang Terbukti Korupsi

Menurutnya, Mikhail Gorbachev Dom biasa disapa Gorba, pemerintahan Pak Jokowi sudah berhasil menurunkan angka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjadi fokus dari PMK 230/2017.
Saat ini, sudah saatnya fokus pada masalah yang jauh lebih besar yaitu reforestasi dan penanganan lahan kritis.

"Hal ini menjadi penting ditengah ancaman bencana hidrometeorologis akibat dari perubahan iklim global," ujarnya.

Gorba mengingatkan angka luasan lahan kritis Indonesia yang masih 14 juta hektar sangat berbahaya bagi masyarakat ditengah ancaman perubahan iklim, bencana banjir, tanah longsor siap mengancam masyarakat yang tinggal disekitarnya.

"Belum lagi laju deforestasi kita yang masih 900% lebih besar dari laju reforestasi, jika ini terus berlanjut maka tidak aneh jika pada akhirnya hutan kita habis," kata dia.

"Tidak kalah penting untuk diberikan fokus alokasi anggaran adalah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, menjaga ekosistem riparian pinggir sungai bukan saja sebagai upaya pencegahan bencana namun juga berguna bagi konservasi," lanjutnya lagi.

Menurut Gorba, saat ini proses penganggaran yang “njelimet” membuat pemerintah daerah sulit bergerak, bagaimana mau bergerak dengan baik jika perencanaan anggaran masih harus menunggu pemerintah pusat di bulan Oktober setiap tahunnya?

Akhirnya proses penyerapan anggaran DBH DR di daerah seadanya karena perencanaannya juga “grasa-grusu” hasilnya data menunjukan DBH DR yang terserap baru 1,84 Triliun (27,68%) dari jumlah transfer pemerintah sebesar 6,6 Triliun.

Karena itu, Gorba yang juga adalah Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Banten, Jakarta dan Jawa Barat mendukung upaya revisi PMK 230/2017 yang akan mengeser fokus kebijakan anggaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Ditegaskan, saat ini ke kebijakan anggaran untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).  "Usaha lain yang akan dilakukan PSI adalah mengurai proses penganggaran jika sudah masuk ke parlemen," ia memastikan.