Politisi Gerindra Sebut Kasus Ahmad Dhani Dipolitisir
Bambang mengatakan jika keputusan dari hukum tersebut hanya ada dua hal, yakni bersalah atau tidak bersalah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo turut menyoroti kasus yang saat ini menimpa politisi sekaligus musisi Ahmad Dhani Prasetyo terkait dengan ujaran kebencian melalui cuitan di akun media sosial Twitter-nya.
Secara penegakan hukum, menurut Bambang, dirinya menduga hukum itu sendiri seperti dipolitisasi.
Bambang mengatakan jika keputusan dari hukum tersebut hanya ada dua hal, yakni bersalah atau tidak bersalah.
"Saya melihat hukum itu kayaknya dipolitisir, istilahnya begitu. Karena, hukum itu adalah suatu keputusan kalau enggak benar ya salah, ya kan," ucap Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
"Karena keputusan itu dari manusia. Nah di sini kalau misalnya dipolitisir agak repot, jadi kita mintalah kepada pemerintah tolong aparat kita ini jangan tebang pilih lah dalam melakukan penegakan hukum," imbuhnya.
Baca: Gerindra Tidak Akan Cabut Status Pencalegan Ahmad Dhani
Dia membandingkan, jika kasus Ahmad Dhani ini sendiri terkesan sangat cepat di proses.
Berbeda dengan pihak-pihak yang dilaporkan jauh sebelum kasus yang menimpa Ahmad Dhani itu.
Untuk itu, dirinya menilai jika langkah seperti itu tidaklah adil dalam penegakan hukum.
"Buktinya yang kita laporkan sekarang ini yang seharusnya bisa menjadi delik hukum yang sudah pasti, itu sampai sekarang tidak diproses. Sedangkan Ahmad Dani di percepat prosesnya. Nah, inikan sesuatu yang enggak adil, terus bagaimana kita rakyat Indonesia ini bisa dapat keadilan," jelasnya.
Selain keadilan, dirinya juga menyoroti soal kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai saat ini ekonomi masyarakat sudah banyak yang mengalami penurunan.
Untuk itu, dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki hukum dan masalah ekonomi.
Ia mengatakan jangan sampai hukum buruk dan ekonomi juga buruk.
"Sudah banyak ekonomi yang menurun, harusnya pemerintah itu mempunyai jargon, harusnya kalau pertumbuhan ekonominya rendah atau buruk misalnya, ya kita perbaikan jargonnya misalnya perbaiki hukum. Jadi, jangan ekonominya buruk,hukumnya buruk. Jadi, mereka (pemerintah) ini kan teman-teman kita juga, jadi tolong tunjukkan lah prestasi yang baik," tutup Bambang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.