TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, dua pegawainya sudah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) saat melaksanakan tugas.

Diketahui, dua penyelidik KPK menerima tindakan penganiayaan saat sedang bertugas melakukan pengecekan tentang indikasi adanya korupsi di Hotel Borobudur Jakarta, pada Minggu (3/2/2019) dini hari.

"Ya kami tentu melihat, melakukan review juga ke dalam ya, karena kejadian waktu itu lebih dari jam 12 malam. Berapa orang yang ada di sana pada saat itu, dan juga kondisi-kondisi ataupun lokasi-lokasi yang bisa bersifat kasuistik. Direview satu-persatu proses itu secara paralel, tentu kami lakukan lebih dalam," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Ia pun menyayangkan sampai terjadinya tindakan penganiayaan yang menyebabkan dua penyelidik KPK mengalami retak tulang hidung dan luka sobek pada wajah.

"Namun selain itu yang sangat penting saya kira adalah agar segala upaya penyerangan dan juga intimidasi terhadap penegak hukum yang sedang bertugas perlu jadi konsen kita bersama," kata Febri.

Sebelumnya, dua penyelidik KPK dikabarkan dianiaya orang saat bertugas melakukan pengecekan tentang indikasi adanya korupsi, di salah satu hotel di Jakarta.

Kedua penyelidik dianiaya saat ketahuan mengikuti Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sebuah rapat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Baca: Milenial Madura Dukung Penuh Paslon 01 Karena Pertimbangan Ini

Diketahui, Lukas Enembe sedang mengikuti rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Borobudur.

Penyelidik KPK bernama Muhammad Gilang W tersebut diketahui oleh Sekda Papua Hery Dosinaen yang melihatnya mengambil gambar Lukas Enembe, dan melihat ada percakapan di WhatsApp dalam telepon salulernya, terkait kegiatan Lukas Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif dan Kementerian Dalam Negeri itu.

Rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua.

Terkait kasus penganiayaan tersebut, KPK melaporkan pihak yang diduga melakukan penganiayaan ke Polda Metro Jaya.

Dari proses pelaporan tadi, disampaikan bahwa kasus ini akan ditangani Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Kriminal Umum (Jatantras Krimum) Polda Metro Jaya.