Bukan hanya itu, keduanya juga mengambil gambar seluruh pejabat Pemprov termasuk dengan barang bawaan.

"Peserta spontan mendatangi pegawai KPK yang dimaksud lalu memperlihatkan isi dalam tas ranselnya yang sesungguhnya hanya berisikan dokumen-dokumen berupa kertas dan tidak terdapat uang di dalamnya," jelas dia.

Atas dasar peristiwa ini, pihak Pemprov Papua menilai upaya kegiatan investigasi KPK terhadap kegiatan Pemprov dan DPRD Papua mencederai hati dan sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan KPK terhadap kemampuan untuk memberantas korupsi.

Sebab, selama empat tahun terakhir mereka merasa telah serius menjalankan arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Papua.

Pihak Pemprov Papua menyimpulkan tindakan KPK mematai-matai kegiatan mereka di Hotel Borobudur sekaligus menimbulkan ketakutan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

"Justru tindakan tersebut menimbulkan rasa takut untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan karena aparatur akan dihantui perasaan "AKAN DITANGKAP SEWAKTU-WAKTU". Padahal kami telah komitmen untuk menjaga papua dalam kerangka NKRI."

Pada akhir pernyataan persnya, pihak Pemprov Papua menyampaikan permintaan perlindungan kepada Presiden Joko Widodo, agar dapat bekerja dengan tenang, jauh dari rasa takut dan intimidasi. (tribunnews/amryono prakoso)