TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Joko Widodo merupakan pandangan yang sepihak.

"Itu kan pandangan sepihak, jangan mengabaikan pandangan publik dong," ujar Moeldoko yand ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, kritikan Fadli Zon mengabaikan penghargaan yang diberikan Dewan Pers yang menganggap Presiden Jokowi tidak pernah menciderai kebebasan pers.

Fadli Zon sebelumnya mengkritik pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Jokowi.

Menurut dia, penghargaan tersebut tidak sesuai dengan praktik kemerdekaan pers di lapangan.

"Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya 9 Februari 2019 sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2019).

Baca: Fadli Zon: Penghargaan Kemerdekaan Pers Untuk Jokowi Sangat Ironis

Fadli memberikan contoh paling baru adalah isu pemberian remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali meskipun pada akhirnya Jokowi mencabut remisi itu.

Fadli Zon juga menyoroti fenomena "blackout" terhadap pemberitaan yang merugikan Jokowi.

Menurutnya, hal itu membuat medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi pantas dikritik.

Dia menyayangkan pemberian medali ini karena seolah menyanjung penguasa.

Baca: Regita Anggia Wisudawan Terbaik Unpad dengan Skripsi #2019GantiPresiden, Politisi PKS Ucap Begini

Padahal, seharusnya lembaga pers harus mengedepankan fungsi kontrol mereka terhadap pemerintah.

Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Fadli mengatakan, ancaman terbesar kebebasan pers saat ini ada di insan pers sendiri.

Khususnya, terkait sikap partisan para pemilik media.

Di tengah situasi itu, dia berharap pers di Indonesia bisa tetap menjadi pilar keempat demokrasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Kritik Medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi, Moeldoko Sebut Jangan Abaikan Pandangan Publik"
Penulis : Christoforus Ristianto