TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak pernah telat dalam mencairkan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Jokowi menjelaskan, pemerintah pada Februari 2019 telah mengucurkan dana sebesar Rp 6,38 triliun untuk PBI yang dikelola BPJS Kesehatan dan awal Maret 2019 akan dikirim lagi Rp 2,1 triliun.

"Urusan pemerintah ini sebenarnya hanya PBI. Jangan dipikir pemerintah itu telat, tidak. Awal April akan kita kirimkan lagi Rp 6,3 triliun tapi melalui audit BPKP, ya diaudit dulu, masa langsung dikirim, enak banget," papar Jokowi Saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/2/2019).

Menurut Jokowi, dengan pencairan pemerintah yang tidak pernah terlambat, maka diharapkan semua pihak yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan agar bekerja maksimal dan meng-cover kebutuhan peserta.

"Tadi saya sampaikan, pemerintah disiplin membayar iuran yang PBI dibayar di depan, karena saya tahu sumber defisit terbesar di BPJS itu berasal dari pekerja informal, kemudian disusul yang bukan pekerja," papar Jokowi.

Baca: Sopir Taksi Gantung Diri Gara-gara Utang: Jebakan Setan Pinjaman Online dan Pesan untuk Rentenir

Jokowi mengaku, pemerintah terus berupaya menyelesaikan defisit tersebut dengan merujuk hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pemerintah akan terus membantu menyehatkan pengelolaan BPJS Kesehatan kita, sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, BPJS sehat, rumah sakitnya juga sehat dan bugar," ujar Jokowi.