Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait sertifikasi tanah rakyat.

Hasto menyebut, penguasaan tanah yang begitu luas dimiliki Prabowo, justru Jokowi menampilkan salah satu prinsip terpenting yakni hak rakyat atas tanah dijamin konstitusi.

"Prabowo tidak paham bahwa sertifikasi tanah untuk rakyat adalah instrumen vital bagi peningkatan ekonomi rakyat. Itulah penjabaran sila keadilan sosial. Yang lebih menohok, pemerintahan Jokowi tidak pernah melahirkan kebijakan pemberian ijin pemberian konsesi atas lahan-lahan yang begitu luas," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (17/2/2019).

Baca: Dinilai Jokowi Kurang Optimistis, Ini Pembelaan Prabowo Subianto

Dengan demikian, Sekjen PDIP ini mengatakan, sertifikasi tanah rakyat adalah pilihan kebijakan untuk rakyat yang memang harus dilakukan pemimpin.

Selain itu, Hasto menyebut, Apa yang disampaikan Jokowi adalah gugatan atas politik tanah yang selama pemerintahan sebelumnya membawa manfaat ke atas.

"Sertifikasi tanah rakyat adalah perubahan fundamental politik pertanahan Jokowi. Rakyat kecil menjadi berdaulat atas tanahnya, dan sertifikasi tanah adalah perlindungan tanah rakyat agar bisa didayagunakan untuk peningkatan perekonomian rakyat," jelas Hasto.

Baca: Jubir TKN Sebut Jokowi Menang Telak dari Prabowo Subianto di Debat Kedua

"Urusan berpihak pada rakyat, Jokowi memilih langkah yang tepat," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyindir langkah capres nomor urut 01, Joko Widodo terkait pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Prabowo menyebut, apa yang dilakukan Jokowi saat ini berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak.