Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai bahwa sejumlah lembaga atau kementerian yang ada saat ini belum efektif.

Oleh karena itu bila terpilih pada Pemilu mendatang, Prabowo-Sandi akan merestrukturisasi sejumlah kementerian.

Direktur Materi dan Debat Sudirman Said mengatakan salah satu kementerian yang akan direstrukturisasi yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian tersebut akan dipecah karena cakupan pekerjaannya yang terlalu luas.

"Sebetulnya sejak Orba itu kementerian yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, saya kira beberapa kali alami perubahan tetapi ketika digabung dengan kementerian PU ya begitu besar urusannya," katanya di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (18/2/2019).

Baca: Ketika Calon Presiden RI Saling Lontarkan Klaim Palsu Dalam Debat

Menurut Sudirman saking luasnya, maka beberapa tugas kementerian tersebut terbengkalai. Salah satunya penyediaan rumah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, Prabowo-Sandi juga akan memisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Dua kementerian tersebut tugasnya terlalu besar dan berbeda.

"Karena kehutanan kelola hutan dan kebun pasti ada urusan yang ganggu lingkungan. Sementara lingkungan hidup urusannya menindak mengawasi mengenvorce kalau disatukan dalam satu tempat khawatir ada konflik kepentingan. Jadi sebaiknya antara yang kelola eksploutasi hutan dengan yang awasi dan lakukan penindakan dipisah." katanya.

Mantan Cagub Jawa Tengah itu mengatakan pihaknya masih melakukan kajian, kementerian apa saja yang dipisah, dan kementerian masa saja yang harus dilebur.

"Lagi terus dikaji kan ini setiap tema debat selalu beri inspirasi mungkin nanti di kesra berapa tapi kita belum bisa katakan berapa. Tapi Prabowo terbuka pada reformasi birokrasi termasuk penataan ulang," pungkasnya.