"Menurut saya, penggunaan data-data bodong dan ngawur semacam itu sangat berbahaya. Bagaimana bisa Pemerintah merumuskan kebijakan publik yang benar, jika rujukan data saja salah dan bermasalah?," ujarnya.

Namun, tak ada yang lebih berbahaya ketimbang pernyataan serampangan mengenai rehabilitasi lahan tambang.

Dalam segmen pembahasan isu lingkungan, Jokowi menyatakan kalau lubang bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan atau lokasi pariwisata. Itu adalah pernyataan menyesatkan.

"Lubang bekas tambang sudah jelas mengandung banyak polutan dan mineral berbahaya. Dari penelitian Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) dan Waterkeeper Alliance, misalnya, yang dilakukan di Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Kutai Timur, dari 17 sampel air di kolam bekas tambang yang diteliti, sebanyak 15 sampel terbukti mengandung logam berat, seperti alumunium, besi, dan mangan," paparnya.

Tiga unsur tadi juga ditemukan di saluran irigasi yang mengalirkan air dari kolam tersebut.

Baca: Gunung Bromo Hembuskan Abu Hingga 600 Meter di Atas Puncak, Bandara Juanda Masih Normal

Artinya, kontaminasi logam beratnya bukan hanya terlokalisir di bekas area tambang, namun juga menyebar ke mana-mana. Apalagi pada musim hujan seperti sekarang ini.

"Jadi, pemanfaatan lubang bekas tambang untuk sektor lain bukanlah solusi. Gagasan ngawur semacam itu seharusnya tak pernah dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Kengawuran tidak boleh disebarluaskan," tutup Fadli.