TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin mempertanyakan alasan panitia acara Munajat 212 yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019) lalu tak mengundang dirinya untuk hadir.

Ma'ruf merespons pertanyaan mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang enggan disebut berpolitik melalui Munajat 212.

Ketua MUI itu, menyerahkan ke Badan Pengawas Pemilu mengenai adanya unsur politik atau tidak dalam Munajat 212.

"Ya kita serahkan ke Bawaslu saja. Ada tidak politiknya di situ? Kalau ada politiknya, ya berarti politik. Ada orasi politik tidak di situ? Ada nyebut-nyebut calon presiden apa tidak? Kalau ada, ya berarti politik. Kalau tidak, ya memang murni," ujar Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (24/2/2019).

Baca: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi di 4 Perairan Ini, Cek Juga Prakiraan Cuaca Hari Ini

Ma'ruf Amin mengaku terlibat dalam gerakan 212. Yakni, gerakan untuk mengawal kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menghina agama.

Kemudian dalam perjalanannya dibentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), yang di dalamnya ada pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dan ustaz Bachtiar Nasir.

"Saya ini kan' pendorong 212. Yang mengeluarkan fatwa lahirnya 212 kan' dari fatwa saya. Saya kok tidak diundang? Berarti 212 yang kemarin itu, 212 yang lain, bukan yang sama waktu saya gerakkan itu. Beda ya. Beda," kata Ma'ruf.