Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.

Sektetaris Utama BKKBN, Nofrijal menyebutkan saat ini penyuluh program Keluarga Berencana (KB) di BKKBN hanya berjumlah 15 ribu dari 40 ribu penyuluh yang dibutuhkan.

Nofrijal menuturkan kendala kekurangan SDM tersebut pun sudah dilaporkan kepada wakil presiden.

“Saya sudah lapor ke bapak wapres (Jusuf Kalla), kalau kebutuhan kita itu 40 ribu penyuluh KB dan yang ada hanya 15 ribu,” tutur Nofrijal, saat ditemui di Kantor BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (27/2/2019).

Dari 15 ribu tenaga penyuluh, diantaranya juga ada yang merupakan pegawai kontrak.

Baca: Gelar Rakernas, BKKBN Bahas Sinergitas Wujudkan Keluarga Berkualitas di Era 4.0

Lalu karena kurangnya tenaga penyuluh tersebut satu penyuluh yang seharusnya membina dua desa bisa mengawasi hingga delapan desa.

“Seharunsya dua desa dibina satu penyuluh kadang 7 atau 8 desa dibina oleh satu penyuluh jadi gap sangat besar,” tutur Nofrizal.

Adapun penyebab kelangkaan tersebut satu diantaranya karena rekruitmen pegawai hanya bisa dilakukan jika ada pegawai yang pensiun saja.

“Teman-teman tahu kebijakan recruitmen pegawai itu hanya memgganti pensiun belum bisa membuhi keinginan untuk coverage,” ucap Nofrizal.

Untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut BKKBN bekerjasama dengan Babinsa, guru, atau bisan di daerah karena dianggap berkompeten untuk melakukan penyuluhan dan juga hemat biaya.

“Babinsa bisa jelaska dor to dor, kita ada guru, dan bidan di desa kita berikan pesan pesan kepada mereka Kita lakukan upaya yang tidak membutuhkan biaya besar untuk recruitment,” pungkas Nofrizal.