Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, BANJAR - Musyawarah Nasional Alim Ulama sekaligus Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) membahas sejumlah isu yang sedang berlangsung di Tanah Air.

Acara yang terselenggara di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/2/2019) siang. 

Baca: Kunjungan Kerja Jokowi di Banjar, Resmikan Bandar Udara Wiradinata hingga Hadiri Acara NU

Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini mengatakan, ada tiga pembahasan yang diangkat.

Yang pertama di bidang bersifat tematik seperti konsep Islam nusantara dan kondisi terkini.

Kedua, membicarakan penanganan sampah plastik dan pasar bebas.

Ketiga, terkait Perundang-Undangan yang meliputi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Pesantren. 

"Kita berharap bahwa dakwah Islam moderasi ini akan terus menjadi arus besar di tengah tarikan sekarang ini, yang kita lihat ada gerakan-gerakan mencoba mengubah paham keagamaan ini," papar Helmy. 

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU dan SC Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, Robikin Emhas menambahkan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 yang diselenggarakan mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2019 bertema Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat.

"Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019," ujar Robikin. 

Baca: Enam Elemen Kunci Menurut Komnas Perempuan yang Perlu Ada di RUU PKS

Menurutnya, NU didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan serta peran dan tanggung jawab kebangsaan 

"NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong siapa saja. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan NU," tuturnya.