TRIBUNNEWS.COM, Banten - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan,  pengakuan Hutan Adat merupakan pengakuan Negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan tersebut juga berarti pengakuan kepada nilai-nilai asli dan jati diri asli bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pengakuan secara resmi hutan adat ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2016.

Menteri  Siti menegaskan  tentang kecintaan Presiden Jokowi kepada rakyat di pelosok-pelosok ; serta penegasan Presiden Jokowi untuk kebijakan Pemeirntah yang berpihak  kepada  rakyat, yang sangat jelas aktualisasi pada pembangunan  sektor kehutanan dan lingkungan.

“Hutan Adat, merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat,” kata Menteri Siti Nurbaya ketika memberi sambutan pada acara Pertemuan Masyarakat  Hukum Adat di Riung Gede Sabaki,  Banten, Minggu (3/3/2019).

Pertemuan Masyarakat Adat ini digelar selama tiga hari sejak  Jumat-Minggu (1 -3 Maret). Dalam pertemuan ini hadir sekitar 700 kelompok adat  dari wilayah  adat Banten Kidul dalam 4 wilayah administratif di Provinsi  Banten  dan  Provinsi Jabar,  yaitu  di kabupaten  Lebak, Pandeglang, Sukabumi dan Bogor.

Menteri Siti mengatakan, penyerahan hutan adat telah dilakukan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 di Istana Negara.

Hutan Adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan seluas keseluruhan ± 22.831 hektar yang terdiri dari penetapan/pencantuman hutan adat (34 unit seluas keseluruhan ± 17.659 ha) dan Pencadangan Hutan Adat (1 unit) seluas ± 5.172 ha.

Selain itu juga penetapan hitan adat untuk Suku Anak Dalam  atau SAD di kabupten Sarolangun Jambi selus  lk 5000 ha  dan penyerahan  kebun karet produktif  dari swasta seluas 114 hektar bagi SAD.

Dikemukakan Menteri LHK, areal Hutan adat  yang telah  diserahkan keputusannya oleh Presiden Jokow,  tersebar di wilayah Provinsi Jambi (21 unit), Sulawesi Selatan (3 unit), Sulawesi Tengah (2 Unit), Banten (1 unit), Provinsi Kalimantan Barat (4 Unit), Kalimantan Timur (1 Unit), Jawa Barat (1 Unit) dan Sumatera Selatan (1 unit).

Adapun Pencadangan Hutan Adat berada di Kab. Humbang Hasundutan – Sumatera Utara. Yang terakhir  ini sedang dalam penyelesaian  administrasi akhir untuk penetapan hutan adat  bagi  masyakarat adat Padumaan Sipituhuta setelah lahirnya Perda kabupten Humbang Hasindutan baru-baru ini.

Menurut Siti Nurbaya, ada tahun 2019 hingga Februari, telah ditetapkan kembali sebanyak  7 hutan adat yaitu ; Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Hutan Adat Kasepuhan Pasireurih di Kabupaten Lebak, Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam, Hutan Adat Temua, Hutan Adat Rage di Kabupaten Bengkayang, Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem, Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupaten Dhamasraya dan akan diikuti oleh 6 hutan adat lainnya.

Hutan adat bertujuan untuk perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal,  sehingga Hutan Adat tidak menghilangkan Fungsi sebelumnya seperti Fungsi Lindung ataupun Fungsi Konservasi. Selain itu kekhususan adat adalah kebersamaan (komunal) oleh karena itu Hutan Adat juga tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan.

Pemetaan Wilayah Kasepuhan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Siti Nurbaya mendengarkan hasil-hasil  Riung Gede Sabaki, sebanyak 12 butir dan diantaranya dijawab Menteri Siti seperti  harapan  penyelesaian Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA),  penyelesaian hutan adat 6 kasepuhan yang akan segera difinalkan bersama Bupati Lebak dan sudah ada persetujuan Bupati Pandeglang untuk kasepuhan  Cisungsang  dan akan diselesaikan  untuk Citorek dan Cibarani.  

Kasepuhan yang ada di Banten Kidul yang merupakan Kasepuhan dari Kolot hingga Incu Putu yang sudah diakui Pemerintah Daerah sejumlah 522 Kasepuhan.

Pemerintah sangat menghargai SABAKI sebagai forum Kasepuhan Banten Kidul yang telah menjaga kemurnian nilai-nilai adat leluhur. Menteri mengharapkan agar Sabaki juga menjadi forum pemersatu dalam penyelesaian masalah-masalah  internal di Kasepuhan.

Pada kesempatan itu juga mengemuka  usulan untuk pemetaan wilayah Kasepuhan secara keseluruhan. Selain itu,  gagasan untuk pengembangan otonomi khusus keadatan; yang untuk itu semua telah direspons  oleh  Menteri Siti.  

Demikian pula respons Menteri Rudiantara berkenaan dengan usulan atasi blankspot telekomunikasi,  juga respons bupati  Lebak Iti Jayabaya  yang paham berbagai usulan untuk pengembangan  infrastruktur terkait wilayah Lebak dan Banten Kidul. Bupati yang rajin dan sangat aktif  berinteraksi ke pemerintah  pusat  untuk menperjuangkan kemajuan bagi wilayahnya ini juga mendapat pujian dari kedua menteri yang hadir.(*)