TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang paling menjadi pusat perhatian dan mendapat sorotan.

Bahkan, ada kelompok yang mendelegitimasi Komisi Pemilhan Umum (KPU) sebagai lembaga yang tidak netral dan tidak independen.

Ketua KPU Arief Budiman menepis semua kecurigaan tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3/2019) lalu.

Baca: Citra Kiai Maruf Dipertaruhkan di Banten dan Jawa Barat

Wakil Ketua DPR Fahri hamzah bilang ada 15 juta atau 9 persen data pemilih invalid, yang nggak bisa diverifikasi KPU. Ia juga bilang KPU tertutup soal ini, apa benar?
Masak nggak bisa verifikasi, apanya yang tertutup, semua orang boleh masuk.

Maksudnya tertutup itu bagaimana?

Cocok ah wong kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap 2, dan waktu menetapkan (DPTHP) itu kan hadir semua.

Tanyakan dulu kepada Pak Fahri, apakah datanya sudah diberikan kepada KPU apa belum. Biar data pembanding itu diperiksa KPU. Silakan saja biar nanti diperiksa.

Fahri Hamzah juga khawatir muncul potensi kecurangan dalam pemilu karena 15 juta data invalid, ada juga 15 juta surat suara ilegal. Komentar Anda?

Coblos di mana? Wong surat suara itu sudah jelas ke TPS mana, dan setiap TPS itu jelas daftar pemilihnya siapa.

Jelang pemilu apa persiapan KPU sejauh ini? Pengiriman surat suara kotak suara apakah ada kesulitan? Kasus kemarin soal kotak suara lembab, apakah masih ditemukan?
Nggak ada kasus. Nggak ada laporan rusak.

Soal kejahatan Pemilu sejauh ini yang terpantau selain hoaks itu apa?
Oh kejahatan pemilu? Nggak ada selain hoaks. Aman Insyaallah.

Tudingan miring soal teknologi informasi (TI) KPU, termasuk pernyataan Amien Rais yang mau mendatangkan Tim TI Forensik, muncul ke permukaan. Bagaimana komentar Anda?

Apa TI di KPU bisa dipakai untuk curang? Nggak bisa. Dalam undang-undang kan diatur secara jelas, pemilu ada berita acara manual, mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU, baru ditetapkan tok (ketuk palu). Ada hubungan sama TI nggak? Kan tidak ada.

Dengan kata lain penghitungan surat suara itu manual?
Lha iya lah, memang undang‑undangnya ngomong manual kok. Andaikan TI-nya itu ditutup, pemilu tetap jalan.

Bagaimana soal permintaan dana tambahan kepada Presiden sebesar Rp 35 milir pada pertengah 2018 itu untuk apa?
Iya itu untuk bikin teknologi informasi (IT) KPU lebih baik.

Memang sebelumnya ada apa kok sampai minta tambahan sebesar itu?
Teknologi itu kan berkembang. Mulai hardware-nya, software-nya kan berkembang. Handphone‑mu tahun berapa? Mau tidak beli yang baru? Lebih mahal baru apa lebih mahal yang lama?

Supaya lebih bagus, begitu lho, sederhana saja. Karena teknologi berkembang, kapasitas jadi lebih besar kita mau menyelesaikan itu.

Baca: Soal Orasi Robertus Robert, Elsam: TNI Sudah Cukup Terbuka untuk Menerima Masukan Masyarakat

Soal lain, Pemilu kan pasti ada sengketa bagi mereka yang tidak senang soal hasilnya  nanti, mereka pasti mengajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi), persiapan KPU sendiri bagaimana? Antisipasinya apa?

Siap. Nggak ada antisipasi, kami biasa saja.

Anda kan bilang tidurnya sering larut malam bahkan sampai pagi belum tidur, bagaimana nanti jadinya setelah hasil pemilu dan banyak sengketa?

Iya, kemungkinan malah nggak bisa tidur. Ya sudah kami siapkan. Semua teman‑teman saya bilang kerja itu harus hati‑hati, cermat, dan rapi. Bukan hanya kerjaannya saja, dokumennya harus rapi, disimpan secara baik.

Maksudnya supaya nanti manakal ada sengketa alat buktinya itu tersimpan secara baik, bisa di tunjukkan. Itu kesiapan kami.

Bagaimana KPU menjaga agar tidak terjadi lagi penyimpangan pengadaan logistik seperti di masa lalu. Pengadaan logistik kan rawan penyelewengan dan korupsi.

Lho kan sekarang lelang itu lelang elektronik semua. Bahkan kami tingkatkan terus. Pada Pemilu 2014 seingat saya lelang elektronik hanya 4, kemudian pada pilkada serentak naik lagi jadi 7. Sekarang sudah sekitar 12 sampai 13 item, itu cara kami mengontrol. Jadi nggak ada yang bisa main‑main.

Baca: Seorang Ibu Terobos Paspampres dan Bersimpuh di Kaki Jokowi Lalu Pingsan saat Peresmian Tol Lampung

Siapa saja yang dilibatkan dalam pengadaan logistik pemilu?
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan), dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah), semuanya.