TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmodjo menyatakan keberatan terhadap upaya sejumlah pihak mengatasnamakan petani untuk mendiskreditkan kebijakan program dan capaian sektor pertanian pemerintahan.

"Akhir tahun 2018 kemarin, ada pusat kajian mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini juga, mengatasnamakan petani selalu menginisiasi pertemuan untuk mendiskreditkan pemerintah. Lagi-lagi pasti output-nya hoax atau berisikan fitnah dalam menyoroti kinerja pangan," kata dia dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Minggu (17/3/2019).

Dia mengatakan, pusat kajian tersebut sering mengeluarkan stetment provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. "Agenda ini justru meresahkan petani, yang saat ini sudah tenang, menikmati hidup bahagia sebagai petani," kata Tunov.

Tunov mengklaim, berbagai kebijakan dan program pertanian era pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat berpihak kepada kepentingan petani.

Baca: Kisah Dramatis Penyelamatan Bayi 5 Bulan yang Terjebak di Kolong Rumah Oleh Anggota Yonif RK 751/VJS

Menurutnya, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima langsung petani. "Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar ditutup mati."klaim Tunov.

"Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa," imbuhnya.

"Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani, mari diskusi yang lebih konkret, konstrukti dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur," ujarnya.

Baca: Main Basket Bareng Sebelum Debat Nanti Malam, Ini Sepatu yang Dipakai Sandiaga dan AHY

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir menyatakan, kebijakan pangan saat ini sangat terlihat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan.

Dia menyebutkan ada 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. "Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU," ujar Winarno.

Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal, memang kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar kabar hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.

"Padahal harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya berpihak kepada petani. Banyak mafia impor diblack-list seperti importir bawang merah," ujarnya.

Winarno menambahkan kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di Kementan sejauh ini sudha bagus. Di antaranya dengan memperketat izin impor dan pelaporan gratifikasi ke KPK. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi tonggak awal keberhasilan, yakni dengan memutasi, mendemosi dan memecat lebih dari 1.295 pejabat.