“Bantuan yang kami salurkan kepada ibu-ibu harus dapat persetujuan DPR, dalam hal ini Kang Acep (Acep Hasan Syadzily) salah satu pimpinan Komisi VIII. Kalau ada kerja sama yang baik dengan DPR, maka program-program bantuan sosial juga akan berjalan baik,” kata Gumiwang.

Di bagian lain, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Herry Hikmat melaporkan kepada Mensos, bahwa penyaluran bantuan sosial PKH penyalurannya telah disesuaikan dengan arahan Presiden yang semula setiap Februari menjadi Januari. Dimana tahap kedua akan disalurkan pada April, beberapa pekan lagi.

Harry juga melaporkan tentang realisasi penyaluran bansos PKH yang sudah mencapai 99.99%.

“Kami juga laporkan dampak PKH terhadap peningkatan pendapatan perkapita sampai 10%, meningkatkan konsumsi makan berprotein sampai dengan 8%, mengurangi stunting sampai 27%, dan meningkatkan partisipasi sekolah sampai dengan 98%,” kata Harry.

Kemudian untuk KPM PKH yang graduasi, menurutnya sudah mencapai 6.2% atau 621.788 KPM dan di 2019 akhir ia berhadap KPM graduasi bisa mencapai 8%.

Harry juga menyampaikan, untuk BPNT realisasi penyaluran mencapai 81.23% untuk tahap pertama dan 70% untuk tahap kedua.

“Tingkat kepuasan penerima mencapai 95% dari sisa kualitas layanan, ketepatan penyaluran dan ketepatan jumlah,” ujar Harry.

Jumlah bantuan sosial untuk Jawa Barat, menurutnya, tidak kurang dari Rp2.1 triliun. “Jawa Barat termasuk tiga besar dari nilai bantuan dari seluruh wilayah di Indonesia. Adapun untuk Kabupaten Bandung baik PKH dan BPNT sebesar Rp133,1 miliar,” tutup Harry.