Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

TB Hasanuddin: Prabowo Tak Memahami Sistem Pertahanan

Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat capres Pemilu 2019 soal alutsista, menuai beragam komentar.

TB Hasanuddin: Prabowo Tak Memahami Sistem Pertahanan
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat mengikuti debat keempat calon presiden pada pemilu 2019 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019). Pada debat keempat kali ini mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pernyataan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto terkait anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam debat capres Pemilu 2019, Sabtu (30/32019) malam, menuai beragam komentar.

Dalam debat, Prabowo memberikan tanggaan soal masalah pengadaan Alutsista TNI dan Alat Material Khusus (Almatsus).

Prabowo menyinggung minimnya anggaran persenjataan negara sebagai bahan untuk melindungi kekayaan negara.

Namun hal tersebut dibantah oleh politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

"Ada kesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945," ucap pria yang akrab disapa Kang TB itu melalui siaran pers, Minggu (31/3/2019).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah sesuai dengan undang-undang, dalam sistem defensif aktif maka setiap jengkal wilayah NKRI harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar.

"Radar harus menjadi CCTV-nya NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman," ujarnya.

Menurut mantan pimpinan Komisi I DPR RI itu, Pak Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri dan melakukan alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang Industri Pertahanan No. 16 Tahun 2012.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas