Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan 'Gabut Award' kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi.

Pantauan Tribunnews, sejumlah kader PSI yang tampak kompak mengenakan jaket merah berbondong-bondong mendatangi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Mereka tampak membawa sejumlah poster bergambang salinan berita media online, kinerja DPR RI yang buruk dan gambar foto yang memperlihatkan bangku kosong saat Rapat Paripurna.

Dua buah penghargaan 'Gabut Award' dikemas dengan tulisan yang ditijukan bagi DPR RI dan disertakan mesin finger print untuk mengabsen anggota DPR.

Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa mengatakan, pemberian 'Gabut Award' ini sebagai penghargaan bahwa DPR RI periode 2014-2019 gagal mewakili rakyat.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Daniel Simeon Tumiwa, di Lobby Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca: OTT KPK Terhadap Anggota DPR Bowo Terkait Suap Sewa Kapal, Ini Penjelasan PT Pupuk Indonesia

Daniel juga menyampaikan, pada tahun pertama anggota dewan menjabat, hanya berhasil mengesahkan 3 RUU.

"Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan,' ungkap Daniel.

Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.

Ia mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya,

“Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya," paparnya.

Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada Rabu (24/03/19).