Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT KPK di Aceh

Hak Politik Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf Dicabut Selama 3 Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Hak Politik Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf Dicabut Selama 3 Tahun
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri) bersama Staf Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal (tengah), dan Orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Teuku Saiful Bahri (kanan) menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dilarang dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pokok.

"Pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Sayfuddin Zuhri dalam amar putusannya pada saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/4/2019).

Pencabutan hak politik merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Adapun, pidana pokok berupa tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta, serta subsidair tiga bulan kurungan. Irwandi dinyatakan bersalah menerima suap dan gratifikasi.

Baca: Berapa Anak Gadis Kau Rusak? Andika Mahesa Takut Karma

Namun, majelis hakim menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

Adapun, dakwaan ketiga yaitu Irwandi sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Izil Azhar menerima gratifikasi Rp 32 miliar.

Gratifikasi itu terkait dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Sementara itu, terhadap Hendri Yuzal divonis 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan, Teuku Saiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Untuk diketahui, Irwandi Yusuf diproses hukum atas perbuatan melakukan dua tindak pidana. Tindak pidana pertama, menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi senilai Rp 1 miliar. Uang itu untuk memperlancar program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Irwandi menerima uang secara bertahap. Pemberian pertama sebesar Rp 120 juta, lalu, Rp 430 juta, dan terakhir Rp 500 juta.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas