JAKARTA – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengungkapkan pentingnya revitalisasi strategi pembangunan nasional agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arif menyampaikan bahwa dalam strategi pembangunan nasional, seluruh lembaga pemerintahan harus diatur, tidak hanya eksekutif.

Selain itu, perlu ada kesinambungan visi dan misi antarpresiden serta penting adanya keselarasan antara konsep pembangunan di tingkat nasional dengan daerah.

"Hal-hal tersebut yang menjadi tantangan besar dalam menjalankan dan menetapkan strategi pembangunan nasional sehingga diperlukan revitalisasi strategi pembangunan nasional yang sesuai dengan ideologi bangsa ini," ujarnya saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan (Lemhanas) RI, Senin (15/4).

Berdasarkan kondisi tersebut, Arif menilai diperlukan penyusunan sebuah model strategi pembangunan seperti Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mengatur peran seluruh lembaga dalam sistem pembangunan nasional.

Dengan demikian, tidak ada bagian yang tertinggal dalam penetapan dan menjalankan strategi nasional.

"Sebelum adanya GBHN, Indonesia lebih dulu memiliki Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang mengatur seluruh daerah, seluruh bangsa dan negara dengan pelaksanaannya tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, dan seterusnya," jelas Arif.

Kemudian, strategi pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi juga harus diarahkan untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Hal ini ditujukan agar terciptanya pemerataan dan menekan ketimpangan, baik secara individu maupun secara wilayah.

"Dengan begitu, Sistem Ekonomi Pancasila menjadi penting untuk diimplementasikan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas kewilayahan melalui kebijakan yang spesifik dan terarah atau bisa disebut sebagai regional growth strategy dan telah dijadikan strategi pembangunan dilakukan di negara lain,"  tuturnya.

Salah satu negara yang menerapkan regional growth strategy  adalah Malaysia. Malaysia mengimplementasikan Corridor of Development in Malaysia dengan membagi pembangunan dalam lima koridor, yang mencakup 70 persen dari dataran negeri Jiran.

Masing-masing koridor memiliki fokus yang berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan wilayahnya tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan yang merata berbasis potensi wilayah.

Lebih lanjut Arif menjelaskan di era sistem demokrasi politik saat ini, visi misi presiden dan wakil presiden menjadi penting untuk dievaluasi sehingga, strategi pembangunan dapat berkesinambungan.

"Jadi jangan sampai jika suatu pemerintahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian diganti-ganti lagi dengan program-program yang belum tentu hasilnya bisa sama, atau bahkan bisa-bisa tidak ada hasilnya sama sekali," jelas Arif.

Kendati demikian, revitalisasi sistempembangunan juga harus memperhatikan risiko lainnya,seperti apabila harus melakukan amandemen terhadap UU atau bahkan  UUD.

“Dengan demikian jika memang payung hukum dirasa harus diubah untuk mengakomodir rencana revitalisasi pembangunan nasional, tentunya perlu dilakukan dengan seksama,” tutupnya.(*)