Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 Negara Republik Indonesia di luar negeri sudah berlangsung pada 8 hingga 14 April lalu.

Selama prosesnya ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi.

Permasalahan itu seperti sejumlah WNI di Australia tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS Sydney karena panitia kelabakan menampung jumlah pemilih yang mengantre untuk mencoblos di ajang Pemilu 2019.

Selain itu, masalah lainnya berupa temuan surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai terjadi ketidakakuratan data sehingga mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS Sydney.

"Intinya ini akibat tidak akuratnya data pemilih," kata Kaka Suminta, saat dikonfirmasi, Selasa (16/4/2019).

Menurut Kaka Suminta, mereka yang mengantre itu tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Artinya soal ketidak akuratan data pemilih luar negeri karena terjadi di banyak negara," kata dia.

Untuk pemungutan suara di luar negeri tidak hanya dilakukan di TPSLN, tetapi, kata dia, melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan sistem pos atau surat.

Sehingga, sebagai upaya mencari tahu tingkat partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dapat dilakukan dengan cara mengecek keseluruhan metode pemungutan suara.

"Tetapi perlu dipastikan apakah yang dimaksud 100 persen itu yang di TPSLN atau keseluruhan pemilih di luar negeri," ujar Kaka Suminta.

Sementara itu, untuk temuan surat suara tercoblos di Malaysia, dia meminta, penyelenggara pemilu untuk tidak memandang sebagai hal biasa.

Menurut dia, seharusnya dilihat adanya dugaan pelanggaran dan pelaksanaan pemungutan suara yang bermasalah.

"Saya pikir tak demikian. KPU harus melihat kenyataan adanya dugaan pelanggaran dan pelaksanaan pemungutaan suara yang juga bermasalah," kata dia.

Kaka Suminta menambahkan, perlu ada evaluasi terhadap Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN).

"Lebih baik KPU melakukan evaluasi kinerjanya di luar negeri khusunya Malaysia," tambahnya.