TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan sependapat bahwa harus ada transparansi dalam penghitungan suara Pemilu.

Klaim kemenangan atau klaim perolehan suara menurutnya harus disertai data.

"Ya saya pikir kita harus bersikap transparan ya. Kalau ada klaim itu harusnya klaim berdasarkan data. Kalau berdasarkan prediksi atau ramalan harus berdasarkan data yang valid ya dan itu memang harus di buka ya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Bara setuju bila kemudian TKN Jokowi-Maruf mau membuka ruang data (war room) kepada pihak luar termasuk kubu BPN.

Sebaliknya, kubu BPN Prabowo-Sandi melakukan hal yang sama.

"Dan kalo memang itu saya dukung kalau pihak TKN siap untuk membuka war room mereka begitu kan pusat data mereka, markas data mereka. Pihak BPN juga harus lakukan hak yang sama," katanya.

Namun yang penting menurutnya semua pihak menahan diri dalam mengklaim kemenangan sebelum adanya pengumuman resmi dari KPU.

Seperti yang dilakukan oleh Jokowi dalam menyikapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Presiden jokowi saya berikan apresiasi tidak melakukan selebrasi secara berlebihan yakan walau pun secara QC (quick count), QC itu dia menang tapi tidak sikapnya tuh tidak berlebihan untum menunjukan kemenabgan itu sikap terpuji begitu ya," pungkasnya.

Baca: Boni Hargens: Amien Rais Kehilangan Aura Intelektual dan Kewarasan Berpolitik

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah mendeklarasi kemenangan meski disejumlah Quick Count atau hitung cepat sementara kalah dari Paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menantang kubu Prabowo-Sandi untuk membuka data terkait kliem kemenangan itu.

Hasto menyebut, pihak-pihak yang berupaya mengkliem kemenangan tanpa menunjukan transparansi data dan infrastruktur data sama saja mencederai proses demokrasi.

"Mengklaim secara sepihak tanpa mempertanggungjawabkan secara penuh data-data rekapitulasi yang dimilikinya maka itu adalah bagian dari upaya-upaya memprovokasi yang bisa berdampak pada rusaknya seluruh upaya membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri," kata Hasto.