Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Keluhkan Durasi Pemilu 2019 hingga Tanggapan TKN dan BPN
Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/4/2019).
Penulis: Daryono
"Bagus kalau bisa (bertemu)," ucap dia.
3. Tanggapan Wakil Ketua PAN
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa Zulkifli dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.
Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.
"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca-Pemilu 2019.
"Pak Zul kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.
Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca-pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan.
Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.
"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan. Kemampuan dari semua pihak di sini bukan hanya kedua capres, tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," kata Bara.
4. Respons TKN
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak membahas soal kemungkinan berkoalisi.
Baca: Jokowi, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, dan Hasto Bertukar Pengalaman Soal Kampanye yang Melelahkan
Ia menilai terlalu jauh jika pertemuan itu disebut-sebut untuk mengajak PAN selaku pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan.
"Menurut saya terlalu jauh kalau kita berpikir teknis sampai pada koalisi atau dukungan dan lain sebagainya," ujar Karding saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).