TRIBUNNEWS.COM  - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/4/2019) lalu. 

Pertemuan berlangsung dalam bincang-bincang setelah pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta.

Dalam bincang-bincang itu, ada pula Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan Zulkifli Hasan-Jokowi bagi sebagian pihak dianggap bukan pertemuan biasa.

Muncul spekulasi, pertemuan itu isyarat bakal bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat yang selama ini menyokong Jokowi.

Baca: Bertemu Jokowi di Meja Makan Istana, Zulkifli Hasan Beberkan Fakta dan Singgung Sahabat

Di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sempat bereaksi keras terkait Pilpres 2019 dengan menyatakan bakal menggunakan people power. 

Terkait dengan pertemuan Zulkifli Hasan-Jokowi hingga people power Amien Rais, berikut rangkumannya, Jumat (26/4/2019):

1. Zulkifli Hasan Buka Suara

Zulkilfi Hasan akhirnya buka suara terkait pertemuannya dengan Jokowi.

Hal itu diungkap Zulkifli lewat akun twitternya @zul_hasan, Jumat. 

Menurut Zulkifli, kehadirannya dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya hal rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR.

"1. Terima kasih untuk pertanyaan2 terkait kehadiran saya di Istana. Kehadiran yg sebenarnya rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR," tulisnya. 

Zul menegaskan, dirinya hadir dalam pelantikan Gubernur Maluku bukan sebagai Ketua Umum PAN, melainkan sebagai Ketua MPR.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR ini, ia juga mengaku hadir dalam pelantikan gubernur-gubernur lainnya.

Terlebih, Murad Ismail yang dilantik sebagai Gubernur Mauluku adalah sahabat Zulkifli dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku.

Zulkifli melanjutkan, saat ini kader PAN di seluruh Indonesia masih fokus mengawal peroleha suara partai dan Pilpres.

Zul menutup cuitannya dengan ajakan untuk menjaga persaudaraan.

"4. Saudaraku dan sahabat semua, Di masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," tulisnya.

2. Beda Pendapat di Internal PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan, meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, tapi posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Oleh karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari Pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan Pak Zul adalah Ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pilpres telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.

Baca: Zulkifli Bertemu Jokowi, PAN Tegaskan Tak Berpindah Koalisi, Tetap di 02

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN."

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).

Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.

Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.

Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.

3. Tanggapan Pengamat soal People Power Amien Rais

Masalah people power mengemuka akhir-akhir ini, setelah pendiri PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan rakyat lewat people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, merujuk pada teori sosial maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

"Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Menanggapi Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi, Waketum PAN: Tempatkan Kepentingan Bangsa

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.

Wacana people power sebelumnya diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, ktia enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais, Minggu (31/3/2019) lalu.

Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.

"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.

Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.

"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people Power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.

"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD."

"KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.

Sementara, Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan PAN akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.

Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.

Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.

"Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).

Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.

Sekalipun dalam Pilpres 2019, PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

"Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," jelas Ray Rangkuti.

Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Baca: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Keluhkan Durasi Pemilu 2019 hingga Tanggapan TKN dan BPN

Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.

Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.

"Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini," kata dia.

"Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan," kata Ray lagi.

Pertemuan tersebut, menurutnya tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.

Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.

Kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya menurut Ray, ketika salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.

"Saat yang sama, PKS juga terlihat tidak terlalu menonjol dalam hal menggugat hasil pemilu. Lalu dengan perkembangan situasi ini, nasib people power nampaknya akan berat terjadi. Sebab, bagaimanapun no people no power," kata Ray Rangkuti.

(Tribunnews.com/Daryono)